Wujudkan Pemanfaatan Sawit Yang Inklusif, BPDPKS Gelar Gebyar UMKM & Sawit di Bumi Flobamorata

Kupang - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali mempromosikan kebaikan-kebaikan kelapa sawit dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari melalui produk UMKM dan Koperasi berbasis sawit. Promosi sawit ini dilakukan dengan menggelar Gebyar UMKM & Sawit NTT Tahun 2024 pada 5 s.d 7 Juli 2024 di Mall Lippo Plaza Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Gebyar UMKM dan Sawit NTT tahun 2024 dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTT dan didukung oleh Pemerintah Provinsi NTT. Turut memeriahkan kegiatan sebagai peserta Pameran adalah UMKM dan Koperasi (UKMK) Sawit mitra BPDPKS dari asosiasi petani kelapa sawit yakni ASPEKPIR, APKASINDO, APKASINDO Perjuangan, SPKS dan SAMADE. Disamping itu, ikut serta pula 22 UMKM wilayah NTT yang merupakan binaan kantor perwakilan Kementerian Keuangan Prov. NTT dan Dekranasda Prov. NTT.

Rangkaian kegiatan meliputi Pameran Produk UMKM NTT dan UKMK Sawit, Talkshow Pemberdayaan UMKM, Lomba Kreasi Produk UMKM berbasis Sawit, Cerdas Cermat APBN dan Sawit, Bakti Sosial, dan Hiburan.  

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya BPDPKS untuk berperan dalam memperkuat UMKM dan Koperasi (UKMK) dalam menggunakan produk berbahan sawit sebagai bagian dari kemitraan UKMK dalam upaya mempromosikan kebaikan-kebaikan sawit,” ujar Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS Zaid Burhan Ibrahim dalam sambutannya pada Pembukaan Gebyar UMKM dan Sawit NTT di Lippo Plaza Kupang, Jumat (5/7).

Zaid Burhan Ibrahim mengatakan bahwa sebagai komoditas strategis, kelapa sawit berperan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan ketahanan energi. Kelapa Sawit dan produk turunannya juga menjadi bagian keseharian masyarakat Indonesia, termasuk dalam produk UMKM, dalam berbagai produk makanan (sebagai contoh minyak goreng, margarin, dsb), produk personal care, produk kosmetik, dan produk energi terbarukan.

“Saat ini, Indonesia telah berkontribusi 22% dari total produksi minyak nabati dunia dan 60% lebih dari produksi minyak sawit dunia. Ini menjadikan Indonesia sebagai produsen nomor satu minyak sawit di dunia,” kata Zaid Burhan Ibrahim.

Selanjutnya Zaid Burhan menyampaikan bahwa BPDPKS terus berupaya mewujudkan inklusivitas hilirisasi kelapa sawit, dengan mendorong pelaku UMKM dan Koperasi untuk masuk dalam rantai produksi produk-produk turunan kelapa sawit, dengan harapan semakin banyak pihak yang terlibat dan merasakan manfaat kelapa sawit, sekaligus meluaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelapa sawit.

Pejabat Gubernur Provinsi NTT Ayodhia G.L. Kalake dalam sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan data tahun 2023, jumlah pelaku UMKM di Provinsi NTT mencapai 98.270 pelaku usaha yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Sebesar 60% merupakan UMKM pemula. Persoalan mendasar yang dihadapi adalah terkait permodalan, pemasaran dan dukungan peralatan produksi serta terbatasnya kompetensi/skill pelaku usaha.

Berkaca dari hal ini, menurut Ayodhia G.L Kalake, Pemerintah Provinsi NTT memberikan dukungan antara lain berupa peningkatan akses UMKM terhadap akses permodalan, pelatihan, dan adopsi teknologi; dukungan kerjasama/kolaborasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, BUMN, Kadin, Swasta, dan para Akademisi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM dan peningkatan kompetensi pelaku usaha; dan peningkatan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dan sinergi seluruh pihak, khususnya BPDPKS sehingga Gebyar UMKM dan Sawit NTT dapat terlaksana pada hari ini,” ujar Ayodhia G.L. Kalake.

Ayodhia G.L. Kalake juga menyampaikan bahwa dengan banyaknya masyarakat NTT yang menjadi pekerja di perkebunan kelapa sawit, diharapkan perkerja dan keluarganya dapat mengakses program-program dari BPDPKS, salah satunya melalui program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT Catur Ariyanto Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi untuk mendorong UMKM di NTT agar dapat naik level atau naik kelas.

Catur Ariyanto menjelaskan Kemenkeu juga mengambil andil dalam melakukan pemberdayaan UMKM, salah satunya dukungan agar UMKM naik kelas lewat digitalisasi dan globalisasi.

“Dukungan yang diberikan antara lain, pertama, mendorong UMKM untuk bergabung dalam ekosistem Digipay dan e-katalog, selanjutnya, mendorong UMKM untuk memahami proses pelaporan pajak dan sertifikasi produk serta pelatihan ekspor untuk mendukung UMKM Siap Go Internasional, ketiga, optimalisasi situs lelang.go.id yang membantu penjualan produk UMKM, keempat, perluasan akses pembiayaan atau digitalisasi pembayaran bagi UMKM serta meningkatkan kapasitas usaha, serta peningkatan kerja sama, sinergi, dan kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, serta pihak swasta," ucapnya.

“Kegiatan ini juga bertujuan mendorong atau mengamplifikasi edukasi kelapa sawit, sebagai komoditas yang banyak digunakan dalam produksi produk-produk UMKM dan digunakan dalam keseharian masyarakat,” pungkas Catur Ariyanto Widodo.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan Pagelaran Fashion Show Wastra UKMK Sawit Nusantara, yang menampilkan busana paduan kain batik sawit dengan tenun ikat dari NTT. Selain itu, pada hari pertama (5/7) juga dilaksanakan Talkshow Kemitraan UKMK Sawit & Pembiayaan UMKM dengan pemateri dari BPDPKS, PT Pegadaian, dan Bank Mandiri serta beragam kegiatan lainnya.

Pembukaan kegiatan dihadiri kurang lebih 200 orang yang tediri dari Pejabat Gubernur Prov. NTT (Ayodhia G.L. Kalake) dan Ibu Sofiana Milawati Kalake yang juga Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Kepala Kanwil DJPB NTT (Catur Ariyanto Widodo), Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS (Zaid Burhan  Ibrahim), Kepala Divisi UKMK BPDPKS (Helmi Muhansyah), Kepala Divisi SDM dan Umum  BPDPKS (Adi Sucipto), Perwakilan Forkopimda Provinsi NTT, dan Perwakilan Pemerintah Kota Kupang.

Turut hadir pula Kepala Otoritas Jasa Keuangan NTT (JP Manalu), Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Para pimpinan instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan se-provinsi NTT, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTT, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Kupang, Local Expert mitra Kanwil DJPB NTT, Pimpinan dan Perwakilan dari Bank Himbara, Perwakilan Lembaga Keuangan Bukan Bank (PNM Mekaar dan PT Pegadaian), Perwakilan Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Perwakilan UKMK NTT, Media Massa dan Mahasiswa. *** (Anwar/BPDPKS)