Menko Perekonomian Dengarkan Keluhan Pekebun Sawit Sumut
BPDPKS setiap tahunnya mengalokasikan anggatan PSR sekitar Rp6 triliun. Dana tersebut untuk mendanai PSR seluas 180.000 hektare. Namun, realisasinya hanya terserap Rp1,5 triliun per tahun dengan total lahan sekitar 50.000 ha.
MEDAN – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerap keluhan pekebun sawit di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan mendengarkan keluhan para petani, Ketua Umum Partai Golkar ini mengetahui secara langsung persoalan yang ada di lapangan sehingga bisa dicarikan solusinya.
“Saya ingin mendengarkan apa saja kendalanya,” ujar Airlangga di Kecamatan Bangun Purba, Deli Serdang, Sumatera Utara seperti dikutip Antara, Jumat (26/1/2024).
Pria berusia 61 tahun itu melanjutkan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) setiap tahunnya mengalokasikan anggatan untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) sekitar Rp6 triliun. Dana tersebut untuk mendanai PSR seluas 180.000 hektare (ha).
Akan tetapi, dalam praktiknya, Airlangga menyebut realisasinya hanya Rp1,5 triliun per tahun dengan total lahan sekitar 50.000 ha. “Salah satunya kendalanya mungkin terkait status tanah. Untuk mendapatkan dana PSR, lahan sawit harus clean and clear dan memiliki sertifikat HGU,” kata Menteri Perindustrian periode 2016-2019 itu.
Melalui dana PSR, setiap pekebun yang tergabung ke kelompok tani bisa mendapatkan Rp30 juta untuk setiap ha lahan dengan maksimal empat ha. Di hadapan Airlangga, beberapa pekebun pun mengutarakan unek-unek mereka selama menggunakan dana PSR, salah satunya Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri Feriadi.
Seperti Airlangga, Feriadi juga menyebut persoalan status lahan menjadi salah satu tantangan di PSR. “Lahan pekebun sering dianggap masuk kawasan hutan padahal itu sudah dikelola selama puluhan tahun. Kadang ada pula lahan yang bersinggungan dengan HGU perusahaan,” tutur dia.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, realisasi penyaluran dana PSR sejak tahun 2017 sampai 23 Januari 2024 di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp752,41 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada 11.858 pekebun dengan areal seluas 26.651 hektare.
Di Indonesia, mulai tahun 2016 sampai 31 Desember 2023, realisasi penyaluran dana PSR senilai Rp9,1 triliun kepada 142.078 pekebun, untuk lahan seluas 326.308 ha yang tersebar di 20 provinsi.
BPDPKS Gelontorkan Rp9,10 Triliun untuk PSR
Pada kesempatan yang sama Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Sunari mengungkapkan BPDPKS telah menyalurkan dana sebesar Rp9,10 triliun untuk Program PSR. Dana itu adalah akumulasi sejak tahun 2016.
Secara total, tercatat 142.076 pekebun sudah mendapat dana PSR dari BPDPKS melalui 1.818 proposal. Untuk tahun 2023, dana PSR yang disalurkan BPDPKS adalah sebesar Rp1,59 triliun. Dana itu diberikan kepada 21.910 orang pekebun dan menjangkau total luas lahan sebesar 53.012 hektare (ha).
Sebagai informasi, PSR adalah salah satu program penyaluran dana yang dikelola BPDPKS, yang berasal dari pungutan atas ekspor CPO dan produk turunannya. Dana BPDPKS yang diberikan adalah sebesar Rp30 juta per ha yang ditujukan untuk membantu petani sawit rakyat melakukan peremajaan atau replanting atas tanaman sawit yang sudah tua atau tak produktif lagi.
BPDPKS mencatat, hingga saat ini, setidaknya 306.490 ha lahan sawit rakyat telah mendapat dana PSR. Sebanyak 205.524 ha di antaranya telah ditanami dan 221.483 ha baru dilakukan tumbang chipping.
Selama tahun 2023, terdapat 3 batchRekomendasi Teknis jalur Kemitraan yang diterima BPDPKS. Batch 1 seluas 1.709 ha, batchkedua 1.892 ha, dan batch ketiga seluas 1.326 ha. “Jalur Kemitraan ini relatif aman. Persentase luasan PSR jalur Kemitraan adalah 9,3% dari total luasan PSR yang tersalur pada tahun 2023,” kata Sunari. (SDR)
