CPOPC Tegaskan Komitmen untuk Menentang Delegated Act Uni Eropa

PARA menteri negara produsen sawit bertemu di Kuala Lumpur, Selasa (16/7/2019), membahas sejumlah hal penting terkait sawit, termasuk mengenai kebijakan perdagangan internasional, hubungan pengusaha dan petani, serta upaya pencapaian agenda PBB 2030 yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dalam kesempatan the 7^th Ministerial Meeting of Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) tersebut delegasi Indonesia dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Malaysia dipimpin oleh Menteri Industri Utama Teresa Kok. Sedangkan Kolombia yang bertindak sebagai peninjau diwakili oleh Duta Besar Kolombia untuk Malaysia Mauricio Gonzalez Lopez. Keterangan pers CPOPC menyebutkan, para menteri menyesalkan Uni Eropa yang memberlakukan Delegated Regulation pada 10 Juni 2019. Keputusan ini mengabaikan upaya CPOPC yang telah meyakinkan Uni Eropa dengan memberikan informasi berkaitan dengan upaya penerapan keberlanjutan. Selama misi bersama para menteri CPOPC ke Brussels, Belgia pada 8-9 April 2019, para delegasi telah menegaskan sikap mereka atas draf Delegated Regulation dan menyampaikan keprihatinan mereka kepada para pejabat Uni Eropa. Baik Indonesia maupun Malaysia menyampaikan bahwa kedua negara sedang mengkaji ulang hubungan kerja sama dengan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya serta bertekad untuk menggugat Delegated Act itu melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO dan melalui berbagai sarana lainnya. Mengingat CPOPC dan Komisi Eropa telah bersepakat untuk menggelar dialog rutin, maka Pertemuan Menteri CPOPC ke-7 ini menyepakati untuk mengupayakan pembentukan CPOPC-EU Joint Working Group on Palm Oil, sebagai sarana baru untuk menanggapi Delegated Act. Kelompok kerja tersebut akan menyatukan CPOPC dan negara produsen sawit lainnya, seperti dari Afrika, dan akan mengangkat isu pengentasan kemiskinan untuk menentang Delegated Act. Para menteri juga menyambut baik hasil studi oleh CPOPC mengenai ‘Masterplan for the Strategic Implementation of SDGs in the Palm Oil Sector by 2030’ yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana implementasi SDGs di sektor kelapa sawit pada 2030. Hasil studi itu menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit mampu memenuhi 17 sasaran SDGs yang didasarkan pada penelitian di Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria. Menyangkut isu tingkat kontaminan 3-MCPDE yang diajukan oleh Komisi Eropa, para menteri sepakat untuk menetapkan satu batas maksimum pada 2,5 ppm untuk semua minyak nabati sebagai batas aman konsumsi yang wajar. Para menteri juga sependapat bahwa CPOPC harus terus memperhatikan isu-isu terkini menyangkut industri sawit, seperti berkaitan dengan supply-demand, produktivitas, stabilisasi harga, kesejahteraan petani, dan citra positif kelapa sawit. Para menteri juga menyambut baik anggota sekretariat baru CPOPC periode 2019-2022 yang dipimpin oleh Yusof Basiron sebagi Direktur Eksekutif, Dupito D. Simamora sebagai Deputi Direktur Eksekutif; Mohammad Jaaffar Ahmad sebagai Direktur Strategi dan Kebijakan; dan Witjaksana Darmosarkoro sebagai Direktur Pengembangan Keberlanjutan dan Petani. Para menteri juga menyampaikan penghargaannya atas kepengurusan Mahendra Siregar sebagai Direktur Eksekutif dan Datuk Makhdzir Mardan sebagai Deputi Direktur Eksekutif sejak 2017 hingga 2019. Para menteri mengundang semua negara produsen sawit untuk menghadiri the Second Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (MMPOPC) yang akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, 18 November 2019. Sehari sebelum Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC ke-7 ini, dilangsungkan pula the 18^th Senior Officials Meeting di Kuala Lumpur. Hadir antara lain Direktur Eksekutif CPOPC Yusop Basiron, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian pada Kementerian Perekonomin Musdhalifah Mahmud, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Industri Utama Malaysia Tan Yew Chong. ***