Perang Dagang Sawit Siapa Merugi?

UNI EROPA dengan segala kebijakannya menempatkan sawit pada posisi yang sulit. Delegated Act yang melengkapi kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II menempatkan sawit sebagai produk yang berisiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan secara tak langsung (Indirect Land Use Change/ILUC) sehingga biofuel berbahan dasar sawit dilarang masuk ke wilayahnya.

Namun, kebijakan itu tidak lebih dari sekadar bungkus untuk memproteksi produk biofuel domestik yang dibuat dari tanaman minyak nabati lain seperti biji rapa, bunga matahari, dan kedelai. Itulah mengapa Indonesia, Malaysia, dan Kolombia memprotes keras kebijakan itu dan segera mengajukan gugatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pelarangan sawit di Uni Eropa dipandang sebagian kalangan sebagai proteksionisme berlebihan yang bisa memicu perang dagang. Indonesia sempat bereaksi keras dengan mengancam untuk tidak mengimpor produk dari Uni Eropa. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bahkan berkali-kali menyatakan bahwa Indonesia tidak menginginkan perang dagang, namun jika Uni Eropa tetap melarang sawit, maka tidak ada pilihan lain selain melawan.

Perang dagang tentulah sebuah tindakan yang tidak diinginkan. Sebab, tidak ada pihak yang menang dalam perang ini, yang terjadi justru sebaliknya memicu resesi ekonomi. Lihat saja, bagaimana China membalas setiap perlakuan AS yang mengenakan bea masuk tinggi atas produk China. Setiap tindakan yang merugikan salah satu pihak akan dibalas dengan tindakan lain yang serupa.

Sejarah membuktikan betapa perang dagang di tahun 1930-an ketika AS menerapkan tarif tinggi untuk semua barang yang masuk ke AS justru menyebabkan kehancuran bagi AS sendiri. AS justru jatuh ke jurang great depression selama 10 tahun, dari 1929 hingga 1939. Nilai saham anjlok, kredit macet melanda perbankan, perusahaan-perusahaan bangkrut, hingga masyarakat kehilangan sumber penghidupan.

Lihat pula akibat yang diderita AS ketika Presiden George W Bush menerapkan tarif tinggi bagi produk baja dengan dalih menyelamatkan perusahaan di dalam negeri. Yang terjadi sebaliknya, tidak kurang dari 200 juta orang kehilangan pekerjaan mereka.

Bagi masyarakat, perang dagang juga tidak ada untungnya. Sebab, produk yang mereka beli bisa menjadi semakin mahal. Biofuel misalnya, di Uni Eropa orang tentu akan membeli produk biofuel yang bagus dengan harga yang murah. Namun, karena di Uni Eropa hanya ada satu produk biofuel yakni biofuel dalam negeri, maka produsen bisa menentukan harga sendiri yang lebih mahal karena perusahaan menginginkan keuntungan besar. Akibatnya, masyarakat akan terbebani harga mahal itu.

Lain cerita jika ada produk impor lainnya yang masuk. Persaingan harga terjadi sehingga tercipta harga yang wajar dan masyarakat juga tidak dirugikan. Itulah mengapa setiap negara menginginkan prinsip fair trade dalam setiap kesepakatan dagang.

Uni Eropa pun demikian, jika produk sawit dilarang masuk, maka yang dirugikan justru Uni Eropa sendiri, termasuk dalam hal kelestarian lingkungan. Sebab, jika sawit dilarang masuk maka Uni Eropa harus memperbanyak produk biofuel domestik untuk memenuhi kebutuhannya. Konsekuensinya, diperlukan perluasan lahan baru untuk menanam tanaman bahan baku biofuel yang ujungnya akan berakhir pada pengalihan lahan untuk pertanian.

Lain cerita jika ada produk biofuel dari sawit di sana. Tentu kebutuhan mereka bisa dipenuhi oleh biofuel dari sawit, tanpa harus menambah lahan baru untuk tanaman minyak nabati lain.

Itulah sebabnya, kalangan pengusaha di Prancis tetap bersikeras menggunakan sawit untuk biofuel mereka. Total misalnya, dalam tahun ini perusahaan migas Prancis ini akan mengoperasikan penyulingan biodiesel berbahan dasar sawit meskipun ditentang oleh kalangan petani di sana.

Indonesia kini tengah bersiap untuk mengajukan perlawanan kepada Uni Eropa melalui WTO. Melalui organisasi perdagangan dunia inilah diharapkan muncul keputusan yang membatalkan praktik diskriminasi terhadap sawit. Pengalaman membuktikan bahwa gugatan-gugatan Indonesia terkait sawit selalu berujung pada kemenangan Indonesia. Bukan tidak mungkin kemenangan yang sama juga bisa diraih untuk gugatan yang satu ini. ***

Leave a Response