DPR Minta Sawit Dimasukkan dalam Semua Perundingan Dagang

JAKARTA—Kalangan DPR mengharapkan pemerintah memasukkan kelapa sawit dalam semua pembahasan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk dalam perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

“Pemerintah harus memperjuangkan kelapa sawit dalam semua pembahasan perdagangan dengan negara lain, termasuk di antaranya dengan Uni Eropa ini,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, (25/11/2019).

Hasan mengemukakan, sawit merupakan komoditas strategis dan penopang perekonomian nasional dan telah terbukti menyumbangkan devisa negara hingga ratusan triliun rupiah. Selain itu, belasan juta rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya kepada komoditas ini.  Sawit, ikut berperan besar terhadap pembangunan daerah. Banyak daerah di luar Pulau Jawa yang perekonomiannya menggeliat karena adanya perkebunan kelapa sawit. Komoditas ini juga banyak menyerap tenaga kerja berpindidikan rendah.

Itu sebabnya pemerintah harus memperjuangan kelapa sawit dalam berbagai forum internasional. “Termasuk di antaranya pada lanjutan perundingan IEU-CEPA ini,” lanjut dia.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan. Ia meminta pemerintah mengatakan dengan tegas kepada Uni Eropa bahwa lanjutan perundingan IEU-CEPA bisa dilanjutkan dengan syarat menyertakan komoditas kelapa sawit dalam perundingan tersebut. Selain itu, perlu pula ditegaskan bahwa kelapa sawit merupakan sumber minyak nabati yang paling efisien karena memiliki produktivitas terbesar dibandingkan sumber minyak nabati lain.

“Kami parlemen Indonesia juga meminta Parlemen Eropa melihat secara objektif bahwa secara produktivitas sawit lebih produktif jika dibandingkan dengan bunga matahari (sun flower) maupun biji rapa (rapeseed),” kata Daniel.

Daniel juga mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang secara konsisten menjalankan program mandatori biodiesel. Sejak program ini dimulai pada 2014 yang mewajibkan penggunaan biodiesel sebanyak 10 persen (B10) pada setiap solar dan kebijakan ini terus berlanjut dengan kandungan biodiesel yang ditingkatkan. Pada 2020 mendatang pemerintah berencana menerapkan B30. (Sumber: Liputan 6)

Leave a Response