Pemerintah Terapkan Prinsip Transparansi pada ISPO
PEMERINTAH akan menambahkan prinsip transparansi dalam sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Di dalam prinsip transparansi itu juga dimasukkan mengenai ketelusuran untuk meningkatkan kepercayaan terhadap ISPO sekaligus memperbaiki data sawit Indonesia. “Selama ini data kita belum rapih jadi sekaligus kita rapihkan juga,` ujar Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud dalam Seminar ISPO dan Keberterimaan Pasar Global di Jakarta, (29/3/2018). Dengan pendekatan baru ini, pengolah kelapa sawit akan bisa mengetahui asal muasal kelapa sawitnya.
PEMERINTAH akan menambahkan prinsip transparansi dalam sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Di dalam prinsip transparansi itu juga dimasukkan mengenai ketelusuran untuk meningkatkan kepercayaan terhadap ISPO sekaligus memperbaiki data sawit Indonesia.
“Selama ini data kita belum rapih jadi sekaligus kita rapihkan juga,` ujar Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud dalam Seminar ISPO dan Keberterimaan Pasar Global di Jakarta, (29/3/2018).
Dengan pendekatan baru ini, pengolah kelapa sawit akan bisa mengetahui asal muasal kelapa sawitnya. Dalam hal ini, perusahaan besar akan lebih mudah untuk memenuhi unsur ketelusuran ketimbang petani kecil.
Dalam hal tertentu, Musdhalifah menyebutkan, penerapan sertifikasi terhadap kelapa sawit merupakan kebijakan yang tidak adil. Sebab, hal seperti ini tidak dituntut kepada komoditas dari negara lain, apalagi untuk minyak nabati tidak ada kewajiban untuk menerapkan sertifikasi. `Kita kadang merasa tidak adil, kita tuntut kenapa tidak ada sertifikat untuk minyak nabati yang lain,` jelasnya sebagaimana dikutip Kontan.com. ***