Dorong PSR, Samade dan BPDP Bekali Gen Z Riau Jadi Admin Pengusul Program Strategis Sawit
PEKANBARU – Organisasi petani sawit yakni Sawitku Masa Depanku (Samade) didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Workshop Gen Z Sawit guna menyiapkan tenaga admin dan operator yang kompeten dalam proses pengusulan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta Sarana dan Prasarana (Sarpras).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi kendala teknologi dan administrasi yang selama ini menghambat pencapaian target percepatan peremajaan sawit rakyat di wilayah Riau.
Ketua Samade Bengkalis sekaligus Ketua Panitia, Sukanto menjelaskan bahwa workshop ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari 45 mahasiswa penerima beasiswa sawit BPDPKS dan 55 pemuda perwakilan lembaga pekebun se-Provinsi Riau.
Langkah ini diambil karena banyak pengurus kelompok tani (poktan) saat ini sudah berusia lanjut dan kurang menguasai sistem aplikasi pengusulan terbaru.
"Kami ingin menggaet anak muda dari lingkungan poktan agar bisa membantu proses pengajuan PSR dan Sarpras secara digital. Dengan Riau sebagai wilayah sawit terluas, keterlibatan Gen Z sangat krusial agar target dari Ditjenbun bisa tercapai," ujar Sukanto, Selasa (10/2/2026).
Sementara itu Kepala Divisi Kerja Sama dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
Dirinya menekankan seperti yang disampaikan Presiden Prabowo saat Rakornas Pemda di Sentul Jawa Barat, bahwa sawit adalah miracle crop yang berkontribusi besar terhadap devisa negara. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor CPO dan turunannya terus meningkat dengan nilai US24,2 miliar pada 2025, atau setara kurang lebih Rp404 triliun.
"Gen Z harus ambil peran dalam perputaran ekonomi ini. Karena itu kami tidak hanya ingin kegiatan ini menjadi seremoni, tapi harus ada hasil nyata berupa peningkatan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) PSR dalam satu bulan ke depan. Selain itu, kami mendorong anak muda Riau untuk kreatif menciptakan produk turunan sawit seperti yang sudah dilakukan alumni LPDP dengan produk batik menggunakan malam dari sawit," tegas Helmi.
Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, Vera Virgianti mengungkapkan bahwa realisasi PSR di Riau saat ini baru mencapai 40-50% dari target tahunan 10.000 hektare. Dari total 3,7 juta hektare lahan sawit di Riau, sekitar 60% merupakan kebun rakyat yang memerlukan peremajaan.
"Sejak 2017, Riau sudah merealisasikan 47.897 hektare dengan kucuran dana mencapai Rp1,5 triliun. Namun, kendala utama di lapangan adalah kurangnya penguasaan teknologi aplikasi oleh lembaga pekebun dalam mengunggah dokumen persyaratan," jelas Vera.
Dia berharap kehadiran para admin dari kalangan Gen Z ini dapat mempercepat proses verifikasi di tingkat kabupaten, mulai dari pengunggahan legalitas kelembagaan hingga pemahaman regulasi lahan.
"Legalitas lahan tidak harus SHM, bisa SKT atau SKGR selama di luar kawasan hutan. Aturan-aturan terbaru ini yang harus dipahami dan dibantu oleh anak muda agar proses di aplikasi tidak mandek," tambahnya.
Melalui kolaborasi antara Samade, BPDP, dan Disbun Riau ini, diharapkan kendala teknis dalam pengusulan program pemerintah dapat teratasi sehingga kesejahteraan petani sawit rakyat di Riau terus meningkat.
