Diplomasi Pertegas Signifikasi Sawit untuk Indonesia

DIPLOMASI sawit ke Uni Eropa yang dijalankan oleh pemerintah saat ini bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan untuk mewujudkan hubungan dagang yang fair. Karena itulah di berbagai kesempatan, pemerintah selalu menjelaskan mengenai posisi sawit yang amat penting bagi perekonomian Indonesia. “Palm oil untuk Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar. Penerimaan negara dari situ bisa mendekati US$45 miliar (sekitar Rp623 triliun). Itu baru dari satu komoditas dan kita belum bicara produk turunannya sebagai industri super strategis untuk Indonesia ke depannya,” ujar Menko Luhut saat menjadi pembicara kunci di seminar “Menjawab Hambatan Perdagangan Ekspor Minyak Sawit di Pasar Global” di Jakarta, Selasa (8/5/2018), sebagaimana diberitakan maritim.go.id. Dalam kaitan ini Luhut berbicara sebagai ketua Tim Negosiasi RI dalam Perundingan Pembatasan Produk Kelapa Sawit dengan Uni Eropa. Luhut menyebut kontribusi kelapa sawit terhadap penyerapan tenaga kerja dan petani kecil yang sangat signifikan. “Ada 5,5 juta orang pekerja langsung dan 12 juta orang pekerja tidak langsung, sehingga total penyerapan tenaga kerja dapat mencapai 17,5 juta orang. Pemerintah juga terus melakukan riset bagaimana cara meningkatkan bibit baru untuk peremajaan kebun dan menumbuhkan plasma-plasma,” ujar Menko Luhut. Menko Luhut juga menjelaskan perkembangan Renewable Energy Directive (RED) II yang dinilai menjadi ihwal pembatasan penggunaan produk sawit dan turunannya. Sebelumnya, pada 17 Januari 2018, parlemen Uni Eropa telah melakukan voting dan memutuskan untuk merevisi RED II dengan ketentuan, penggunaan biofuels dan bioliquids yang diproduksi dari CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah), tidak akan dimasukkan dalam penghitungan kontribusi penggunaan energi baru terbarukan mulai tahun 2021. “Jika ketentuan ini disetujui oleh Komisi Uni Eropa dan Energy Council, maka akan menyebabkan impor CPO untuk penggunaan biofuels di Uni Eropa berkurang signifikan, karena 1/3 impor CPO dari Indonesia digunakan untuk biodiesel. Namun, keputusan parlemen Uni Eropa itu belum final, ” uncap Menko Luhut. Keputusan tersebut akan dibahas melalui proses legislasi yang kompleks antara parlemen Uni Eropa, Komisi Uni Eropa dan Energy Council dari masing-masing negara anggota. ***