Dorong Pengembangan Program Perkebunan Kelapa, BPDP Gelar Workshop Penguatan Kelembagaan untuk Stakeholder
Riau, 27 Agustus 2025 – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kemenkeu menyelenggarakan acara Workshop Penguatan Kelembagaan dalam rangka pengembangan Program Perkebunan Kelapa di Provinsi Riau, pada tanggal 27 Agustus 2025. Workshop ini merupakan salah satu langkah kongkrit dari BPDP di dalam menjalankan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan, di mana tanaman kelapa ditetapkan menjadi salah satu komoditas yang didanai oleh BPDP Kemenkeu. Pendanaan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengembangan perkebunan kelapa secara berkelanjutan.
Provinsi Riau di pilih sebagai tempat penyelenggaraan workshop, karena merupakan penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Kota kabupaten penyanggah, penghasil kelapa terbesar di Provinnsi Riau sendiri adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Luas perkebunan kelapa mencapai 425 ribu hektar, terbesar di Indonesia.
Acara workshop ini di buka resmi oleh Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Hidayat Syahruddin yang menyampaikan arahan mengenai “Peran Dana Industri Perkebunan Kelapa dalam Mendukung Peremajaan, Inovasi, dan Penguatan Kelembagaan”. Hadir pula memberikan sambutan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Workshop yang terbagi menjadi 2 sesi ini, dihadiri narasumber baik dari BPDP Kemenkeu, Ditjenbun Kementerian Pertanian, asosiasi petani/pekebun kelapa dan dari dinas koperasi dan UMKM setempat.
Penguatan Kelembagaan : Strategi Pengembangan Perkebunan Kelapa Indonesia
Workshop yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perkebunan, Ditjenbun Kementerian Pertanian, Dinas Provinsi Perkebunan Provinsi Riau serta dinas kabupaten di Provinsi Riau yang menjadi sentra kelapa dan asosiasi petani/pekebun kelapa ini, terkemas menjadi dua sesi diskusi panel.
Pada sesi pembukaan, Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan
kelapa BPDP Kemenkeu, Triana Meinarsih menyampaikan, “program pengembangan perkebunan kelapa melalui program peremajaan perkebunan kelapa dan program sarana prasarana kelapa merupakan langkah strategis pemerintah melalui BPDP Kemenkeu agar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan pekebun”.
Triana, menambahkan juga bahwa acara workshop yang mengambil grand topic Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Mendukung Program Pengembangan Perkebunan Kelapa ( Program Peremajaan Kelapa dan Program Sarana Prasarana kelapa ) diselenggarakan antara lain memiliki tujuan menumbuhkan kelembagaan petani dalam jangka panjang dan meningkatkan posisi tawar petani kelapa dalam pemasaran hasil.
Sesi Diskusi Workshop: Bentuk Kolaborasi Stakeholder untuk Pengembangan Perkebunan Kelapa
Sejumlah narasumber turut memberikan perspektif pada sesi diskusi yang dipimpin Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa BPDP Kemenkeu, Triana Meinarsih. Pada Sesi 1 hadir Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan, Baginda Siagian, membawakan materi Kebijakan dan Regulasi Kelembagaan Petani Perkebunan Kelapa. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi Riau, Ir. H. M. Taufiq Oesman Hamid memaparkan “Kebijakan dalam Mendukung Koperasi Perkebunan Kelapa”.
Sesi diskusi panel semakin memperkaya wawasan dengan menghadirkan Ketua Umum Dewan Kelapa Indonesia/ DEKINDO, Osriman Oesman, yang mengulas “Revitalisasi Kelembagaan Petani Kelapa: Tantangan dan Strategi Penguatan Koperasi”, serta Muhammad Asri (Wakil Ketua Umum PERPEKINDO) yang menyampaikan topik “Strategi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan Kelapa”.
Workshop ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah. Petani kelapa tidak lagi dipandang sekadar penghasil bahan mentah, melainkan bagian dari industri strategis yang mampu mendongkrak perekonomian daerah maupun nasional. Dengan kelembagaan yang solid, pemanfaatan teknologi modern, serta dukungan lintas pihak, kelapa berpotensi menjadi sumber kemakmuran baru bagi masyarakat Indonesia. Penguatan kelembagaan dengan demikian bukan hanya strategi, tetapi juga fondasi utama agar kelapa Indonesia berjaya di pasar global, sekaligus menjadi jalan nyata menuju kemandirian dan kesejahteraan petani. (LD/AN)
