BPDP Selenggarakan Sertifikasi GRCE bagi Seluruh Kepala Divisi sebagai Komitmen Penguatan Tata Kelola dan Integritas Organisasi

BPDP Selenggarakan Sertifikasi GRCE bagi Seluruh Kepala Divisi sebagai Komitmen Penguatan Tata Kelola dan Integritas Organisasi

Jakarta, 8 Agustus 2025 — Sebagai wujud nyata penguatan tata kelola organisasi yang bersih dan akuntabel, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Governance, Risk, and Compliance for Executive (GRCE) bagi seluruh Kepala Divisi dan Satuan.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yaitu pada Kamis hingga Jumat, 7–8 Agustus 2025, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPDP, Gedung Surachman Tjokrodisurjo, Jakarta Pusat.

Pelatihan GRCE ini bertujuan untuk membekali para pimpinan unit kerja dengan pemahaman mendalam mengenai tata kelola yang baik (good governance), manajemen risiko, serta kepatuhan yang menyeluruh terhadap regulasi dan kebijakan internal. Sertifikasi ini diharapkan dapat memperkuat peran strategis para pimpinan dalam menjaga kualitas layanan BPDP serta memastikan kinerja organisasi sejalan dengan prinsip BAIK (Bersih, Akuntabel, Integritas, dan Kesempurnaan).

“Kegiatan ini menjadi forum pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan ruang diskusi strategis antar-pimpinan unit kerja untuk membangun sistem kerja yang lebih tangguh dan adaptif terhadap tantangan ke depan,” ujar Barry Dharmawan, Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Agenda pelatihan mencakup pembekalan teori, studi kasus, serta asesmen sertifikasi yang difokuskan pada penguatan kemampuan evaluasi dan pemantauan rencana bisnis secara efektif. Metode yang digunakan bersifat luring (tatap muka), dengan pendekatan interaktif.

BPDP berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna menciptakan tata kelola yang profesional, responsif, dan berintegritas. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis BPDP dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sejalan dengan semangat Kementerian Keuangan Republik Indonesia.