BPDP Dorong Optimalisasi Dana Perkebunan pada Rakernas XVII Apkasi

Batam, 20 Januari 2026 — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan ekonomi daerah penghasil melalui optimalisasi dana perkebunan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang diselenggarakan di Hotel Aston Batam, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Rakernas XVII Apkasi mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”.

Dalam forum strategis tersebut, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, hadir sebagai pembicara dan memaparkan peran serta kontribusi BPDP dalam pengelolaan dana perkebunan. Ia menyampaikan bahwa optimalisasi dana perkebunan diarahkan untuk mendorong hilirisasi, peningkatan produktivitas perkebunan rakyat, serta penguatan ekonomi kabupaten penghasil melalui pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan.

Normansyah menjelaskan bahwa fokus optimalisasi dana perkebunan mencakup komoditas strategis nasional, yaitu kelapa sawit, kelapa, dan kakao, yang memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di berbagai daerah.

Pada sektor kelapa sawit, BPDP terus mendorong pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai upaya meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan. Hingga akhir tahun 2025, BPDP telah menyalurkan dana PSR sebesar Rp12,87 triliun kepada lebih dari 180 ribu pekebun dengan luasan mencapai 408 ribu hektare. Program ini dinilai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekebun sawit swadaya.

Selain PSR, BPDP juga melaksanakan Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, yang meliputi dukungan intensifikasi, penyediaan alat pascapanen, pembangunan dan peningkatan jalan kebun, alat transportasi, mesin pertanian, hingga fasilitasi sertifikasi (ISPO). Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi produksi serta memperkuat daya saing perkebunan rakyat.

Lebih lanjut, Normansyah menyampaikan bahwa BPDP juga berkomitmen mendukung pengembangan perkebunan kelapa dan kakao. Pada komoditas kelapa, BPDP mendorong peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan pekebun melalui program peremajaan serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan. Sementara pada komoditas kakao, BPDP mendorong pengembangan perkebunan kakao rakyat melalui peningkatan produktivitas, perbaikan mutu hasil, serta penguatan hilirisasi dan rantai nilai kakao nasional.

Melalui Rakernas XVII Apkasi, BPDP mengajak pemerintah kabupaten untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi, khususnya dalam proses pengusulan, pendampingan, serta pengawasan pemanfaatan dana perkebunan. Peran aktif pemerintah daerah dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan program dalam mewujudkan perkebunan yang produktif, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat daerah.

Rakernas XVII Apkasi menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Asta Cita pembangunan nasional, dengan memperkuat peran sektor perkebunan, kelapa sawit, kelapa, dan kakao sebagai penggerak utama ekonomi daerah. (kli)