Kampanye Hitam Sawit Ganggu Stabilitas Ekonomi

KAMPANYE negatif terhadap kelapa sawit di Indonesia oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dinilai kalangan ekonom sudah menganggu perekonomian, khususnya komoditas kelapa sawit yang menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com, pemerintah disarankan untuk menjaga sawit dari gangguan LSM yang kebanyakan merupakan LSM asing. Langkah ini diperlukan selain untuk komoditas sawit dari gangguan asing juga menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.

"Jika pemerintah tidak menjaga komoditas seperti sawit dari gangguan, maka nasib sawit akan seperti komoditas rempah-rempah yang sekarang kita dengar hanya cerita kejayaannya saja," ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira dalam diskusi bertema “Dampak Kampanye NGO Bagi Ekonomi Indonesia” di Jakarta, (7/10/2018).

Hal tersebut disampaikan menanggapi sepak terjang LSM asing yang sering menyebarkan kampanye hitam terhadap sawit. Misalnya yang belum lama ini dilakukan Greenpeace dengan menduduki tangki timbun sawit di Bitung, Sulawesi Utara, (25/9/2018). Aksi mereka dianggap mengganggu kedaulatan negara.

Menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo, pengelolaan industri dan perkebunan kelapa sawit adalah hak Indonesia yang kedaulatannya tidak bisa diganggu. “LSM asing tidak bisa seenaknya menuduh sawit melanggar aturan. Karena pemerintah mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tegasnya dalam kesempatan terpisah.

Karena itu pula dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo, merasa prihatin sehingga perlu diselidiki lebih jauh motif mereka di balik aksi itu. "Sebaiknya pemerintah segera melakukan investigasi kepada LSM asing yang selama ini melakukan kampanye negatif dan mengganggu perekonomian Indonesia," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo meminta Kementerian Luar Negeri mengambil langkah tegas, agar aktivitas LSM asing agar tidak semakin mencoreng produk sawit. "Kampanye negatif mereka membuat produk kita tercoreng. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri harus tegas," ujarnya. ***