Wapres Ingatkan Dunia Tolak Diskriminasi terhadap Sawit

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengajak dunia internasional untuk melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit dan komoditas perdagangan internasional lainnya. Diskriminasi yang menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) harus dilawan. Hal tersebut disampaikan Wapres di hadapan peserta Konferensi Forum Kerja Sama Internasional Prakarsa Sabuk Jalan (BRF) II di Beijing, Sabtu, (27/4/2019). Wapres memandang hal ini perlu disampaikan karena saat ini kelapa sawit yang merupakan komoditas penting bagi Indonesia mendapat perlakuan diskiriminatif dari Uni Eropa. Diskriminasi tersebut menghambat upaya Indonesia dalam mewujudkan SDGs. Uni Eropa mengabaikan semua data akurat yang disampaikan Indonesia kepada Uni Eropa bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang ramah lingkungan. `Sayangnya, semua data tidak didengarkan. Diskriminasi terus dijalankan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian SDGs Indonesia. Oleh karena itu, diskriminasi ini harus dilawan,` tegas Wapres dalam forum yang dihadiri sekitar 40 pemimpin negara/pemerintahan, termasuk Presiden China Xi Jinping selaku tuan rumah sekaligus penggagas BRF itu. Menurutnya, tidak ada satu pun negara yang bisa mencapai SDGs sendiri tanpa sinergi dan kerja sama dengan negara lain, termasuk melalui BRF. `Kerja sama harus bersifat `national-driven` bukan donor atau `loan-giver driven,` ujarnya. Kerja sama juga harus mempertimbangkan inklusivitas karena menurut Wapres dengan pertimbangan tersebut Prakarsa Sabuk Jalan dapat menyejahterakan setiap negara yang tergabung di dalamnya. Demikian pula dengan peran swasta harus lebih banyak dilibatkan. `Dengan demikian proyek kerja sama tidak terlalu mengandalkan pada utang pemerintah,` katanya. Dalam forum tersebut, Wapres juga mengingatkan pentingnya kelestarian lingkungan yang merupakan bagian integral dari pencapaian SDGs. Selain itu, yang lebih penting dalam kerja sama saling menguntungkan melalui BRF adalah kepemimpinan kolektif dan saling berbagi tanggung jawab, bukan kebijakan yang mengutamakan diri sendiri (me first policy). `Me first policy tidak dapat diterapkan, jika kita ingin cita-cita SDGs terpenuhi. Di situlah prinsip-prinsip multilateralisme diperlukan. Dunia akan melihat dan mencatat apakah janji dalam kerja sama Belt and Road ini benar-benar akan membawa keuntungan bagi semua,` tegas Wapres. (Sumber: Antara)