Solusi Sumsel Atasi Kampanye Hitam Kelapa Sawit
PEMERINTAH Sumatera Selatan akan menerapkan metode Verified Source Area (VSA) pada ribuan hektar lahan kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, untuk memastikan area perkebunan tidak masuk dalam kawasan hutan lindung.
Verifikasi ini sekaligus juga untuk menjawab kampanye hitam yang selama ini kerap menuding perkebunan kelapa sawit menggunakan lahan hutan. “Dengan adanya verifikasinya lahan, diharapkan akan membuat harga di tingkat petani juga naik,” kata Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex, Selasa (12/2/2019).
Dengan VSA, kabupaten ini ingin memperlihatkan komitmen mereka dalam implementasi pembangunan berkelanjutan khususnya pada sektor ini. “Nantinya, pembeli, pedagang, atau pihak ketiga manapun yang tertarik akan dapat dengan mudah menilai status keberlanjutan daerah penghasil kelapa sawit. Kemajuan keberlanjutan terus dipantau dari publikasi yang teratur oleh pihak independen,” ujar Dodi.
Tak hanya itu, konsumen akhir bisa mendapatkan pemahaman lebih baik tentang rantai pasok minyak nabati yang mereka konsumsi. Melalui metode VSA, pembeli akhir dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang rantai pemasok kelapa sawit mereka.
Dengan demikian, mereka turut meningkatkan keberlanjutan wilayah penghasil kelapa sawit. Menanggapi langkah proaktif sang bupati terhadap ragam kampanye hitam sawit yang terus datang dari sejumlah negara, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Sumatera Selatan meminta semua pihak bersinergi melawan kampanye hitam tersebut. Ketua GAPKI Sumsel, Harry Hartanto, mengatakan bahwa kampanye hitam yang terus berlanjut dapat mempengaruhi harga di tingkat petani.
“Tujuan dari kampanye hitam ini tak lain agar produk sawit Indonesia ini tidak masuk ke negara mereka (negara Eropa) karena mereka ingin menjual produk sendiri, yakni biji matahari dan minyak kedelai,” kata Harry. (Sumber: Antaranews)
