Mendag Hindari Perang Dagang dengan Uni Eropa

MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan pemerintah tidak menginginkan adanya perang dagang dengan Uni Eropa, terkait dengan produk kelapa sawit. Untuk itu Menteri Perdagangan meminta agar negara-negara di Uni Eropa tidak melarang penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO). Jika Uni Eropa melakukan hal itu, maka Indonesia juga bisa menerapkan kebijakan yang sama yakni melarang penggunaan berbagai produk asal Uni Eropa.

Mendag Hindari Perang Dagang dengan Uni Eropa
MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan pemerintah tidak menginginkan adanya perang dagang dengan Uni Eropa, terkait dengan produk kelapa sawit. Untuk itu Menteri Perdagangan meminta agar negara-negara di Uni Eropa tidak melarang penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO). Jika Uni Eropa melakukan hal itu, maka Indonesia juga bisa menerapkan kebijakan yang sama yakni melarang penggunaan berbagai produk asal Uni Eropa. `Kalau mereka akan phase out atas produk CPO pada 2030, saya juga akan phase out produk mereka,` ujar Enggartiasto saat diwawancarai CNBC Indonesia TV, (17/12/2018). Namun, Enggartiasto menegaskan Indonesia tidak melakukan hal itu karena sama saja dengan memunculkan perang dagang yang baru. `Ini adalah sesuatu yang kita tidak sukai. Ini adalah trade war. Di mana-mana Anda [Uni Eropa] katakan tidak mau trade war. Kita juga tidak mau,` ujar Mendag. Enggartiasto mengajak Uni Eropa untuk duduk satu meja melakukan negosiasi mengenai isu ini. Selama ini pihaknya juga sudah melobi Uni Eropa mengenai hal ini, didukung penuh oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara-negara Eropa. `Kalau mereka katakan ada tekanan dari parlemen, saya juga katakan ada tekanan. Lebih baik kita negosiasi,` ujarnya. Terkait isu sawit yang dianggap merusak lingungan, Enggartiasto menilai anggapan itu tidak benar bahkan sebaliknya menilai industri peternakan justru lebih merusak lingkungan. `Dairy product, susu, daging, memakan lahan yang besar. Kalau itu dihentikan, tidak mungkin lagi mereka ada peternakan sapi, dan sebagainya. Apakah itu fair,` tegas Mendag. ***