Workshop Penguatan Kelembagaan: Mendukung Program Pengembangan Perkebunan Kelapa di Pati Dorong Peremajaan dan Mekanisasi

Pati, 24 September 2025 – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Pati, akademisi dan praktisi perkebunan menyelenggarakan Workshop Penguatan Kelembagaan dalam Rangka Persiapan Program Peremajaan Kelapa Rakyat dan Program Sarana dan Prasarana di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan pekebun, mendorong penggunaan benih unggul, dan menyiapkan strategi pengembangan Perkebunan keapa, yaitu program peremajaan dan program sarana prasarana Perkebunan kelapa.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, yang hadir secara daring dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPDP hadir untuk memastikan pengelolaan dana perkebunan dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun, termasuk melalui program peremajaan, sarana dan prasarana, hingga dukungan sumber daya manusia. “Dengan penguatan kelembagaan, kita ingin petani lebih mandiri, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global,” tegasnya.
Workshop yang berlangsung pada 24 September 2025 ini menghadirkan berbagai narasumber, di antaranya perwakilan Ditjen Perkebunan yang membahas kebijakan dan regulasi kelembagaan pekebun, akademisi Universitas Gadjah Mada dan INSTIPER Yogyakarta yang memaparkan teknik pembibitan kelapa kopyor melalui kultur jaringan dan embrio, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati yang menekankan pentingnya koperasi dalam mendukung akses pembiayaan, pasar, dan tata kelola usaha.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Ratri Wijayanto, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi modern. “Kami bisa dibantu drone, untuk membantu para petani secara visual, kita harus mendekati pendekatan secara mekanisasi agar tidak tertinggal dengan negara Thailand. Dengan teknologi kita bisa meringankan beban dan menambahkan kapasitas hasil kelapa kopyor di Kabupaten Pati,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa BPDP, Triana Meinarsih, menegaskan dukungan nyata dalam pendanaan untuk sektor hulu perkebunan kelpa. “Pendanaan jalan produksi di kebun kelapa yang rusak bisa diusulkan untuk mendapatkan pendanaan melalui Program Sarana Prasarna, juga ada pendanaan program bidang transportasi, alat pasca panen, dan bidang yang lain semua berjumlah 9 bidang. Namun untuk pelaksanaannya kami masih menunggu penetapan Permentan dan Keputusan Kepdirjenbun,” ujarnya.
Melalui forum ini, pemerintah berharap kelembagaan pekebun semakin kuat, akses petani terhadap benih unggul semakin luas, dan produktivitas kelapa rakyat meningkat. Dengan dukungan mekanisasi, teknologi, dan pendanaan berkelanjutan, Kabupaten Pati diharapkan menjadi percontohan pengembangan kelapa kopyor nasional dan memberi nilai tambah yang lebih besar bagi kesejahteraan petani. Mengingat sudah dilakukan juga pelepasan benih kelapa kopyor di Pati, tentunya ini diperlukan perhatian agar Kabupaten Pati menjadi salah satu sentra bibit kelapa kopyor untuk wilayah Pulau Jawa.