Uni Eropa Dinilai Gagal Dukung Sawit Berkelanjutan

PENERAPAN kebijakan penghentian penggunaan bahan bakar biodiesel berbasis minyak sawit dinilai sebagai tindakan yang cacat ilmiah dan menunjukkan kegagalan Uni Eropa dalam mendukung perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar mengungkapkan kebijakan Uni Eropa itu mengisolasi kelapa sawit dari produk minyak nabati lain.

Uni Eropa tidak melihat bahwa perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia banyak yang dimiliki oleh rakyat kecil karena itu kelapa sawit di Indonesia juga mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan.

“Data yang digunakan untuk memisahkan minyak sawit dari minyak nabati lainnya tetap saja menunjukkan keberpihakan dan cacat secara ilmiah. Telah terbukti bahwa asal-usul minyak sawit dapat ditelusuri hingga ke kebun petani kecil skala dua hektare,” tutur Mahendra dalam keterangannya beberapa waktu lalu, sebagaimana diberitakan Investor Daily, (15/3/2019).

Hal itu disampaikan Mahendra menanggapi keputusan Komisi Eropa pada Rabu (14/3/2019), yang melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai pengganti BBM kendaraan bermotor untuk umum. Alasannya, budi daya perkebunan kelapa sawit dianggap terbukti menjadi penyebab utama penggundulan hutan atau deforestasi.

Mahendra mengemukakan, selama ini Uni Eropa selalu mengklaim tidak melanggar perjanjian perdagangan bebas WTO dengan alasan minyak sawit untuk biofuel masih tetap bisa diimpor secara bebas. Namun demikian, minyak sawit itu tidak akan diperhitungkan ke dalam target energi terbarukan.

Uni Eropa juga memasukkan kelapa sawit sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dengan menggunakan kriteria ILUC (Indirect Land Use Change), meskipun kriteria ini tidak diakui dunia. “Minyak sawit akan dikategorikan sebagai tidak berkelanjutan jika mengacu pada high ILUC yang sepenuhnya tidak bisa diterima,` tegas Mahendra. **