Presiden Ingin B50 Digunakan Mulai Akhir 2020

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan penerapan program mandatori biodiesel 30% (B30) bisa dilaksanakan mulai Januari 2020 dan pada akhir 2020 ditingkatkan lagi menjadi B50. Tujuannya, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar berbasis fosil sekaligus mengurangi impor bahan bakar minyak.

Presiden Ingin B50 Digunakan Mulai Akhir 2020
Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8/2019). (Foto:Setkab/Rahmat)

JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan penerapan program mandatori biodiesel 30% (B30) bisa dilaksanakan mulai Januari 2020 dan pada akhir 2020 ditingkatkan lagi menjadi B50. Tujuannya, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar berbasis fosil sekaligus mengurangi impor bahan bakar minyak.

Saat ini program mandatori biodiesel yang berjalan masih menerapkan B20. “Kita ingin lebih cepat dan mulai dari B20 ini, ingin mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8/2019) sore.

Presiden berharap perpindahan dari B20 ke B30 dan B50 itu bisa dilakukan dengan cepat. “Saya juga ingin agar B20 ini nanti pada Januari 2020 ini sudah pindah ke B30. Selanjutnya nanti di akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B50,” kata Jokowi.

Hal tersebut kembali ditegaskan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang menyebutkan bahwa persiapan penerapan mandatori B30 dilaksanakan mulai Oktober 2019. “Bapak Presiden memutuskan mulai 1 Oktober untuk persiapan biodiesel 30 (B30) dan nanti akan efektif dijalankan pada bulan Januari tahun 2020,” kata Seskab.

Menurut Presiden, jika Indonesia konsisten menerapkan B20, maka negara bisa menghemat kurang lebih US$5,5 miliar per tahun. Selain itu, akan meningkatkan pula permintaan minyak kelapa sawit (CPO) di tingkat domestik yang akan berdampak kepada 17 juta petani dan pekerja di sektor kelapa sawit.

Presiden juga meminta jajarannya untuk mempelajari lebih dalam upaya untuk mengubah CPO menjadi avtur. "Saya melihat bahwa CPO ini, saya mendengar CPO ini juga bisa dibuat avtur. Tolong ini ditekuni lagi lebih dalam," tegas Presiden.

Permintaan itu juga disampaikan kepada semua pihak di sektor kelapa sawit dalam rangka pengembangan green fuel. “Saya kira kita tahu selain di Pertamina, pabrik-pabrik kelapa sawit juga perlu didorong untuk membangun stand alone green fuel. Ini penting, semua untuk mempercepat perkembangan industri green refinery kita.”

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan mengenai perkembangan pelaksanaan mandatori B20. Menurutnya, realisasi perluasan program mandatori B20 sudah mencapai 97,5%. Program tersebut juga telah berhasil menurunkan impor bahan bakar minyak. “Rata-rata-rata impor solar bulanan tahun 2019 itu turun 45% dibandingkan dengan rata-rata impor solar bulanan 2018,” kata Darmin kepada wartawan usai rapat tersebut.

Mengenai B30, Menko Perekonomian mengemukakan, uji jalan yang tengah dilakukan diharapkan bisa dituntaskan pada akhir Agustus atau pertengahan September tahun ini. Sejauh ini, pengujian tersebut berjalan lancar dan tidak ada masalah serius. ** (Sumber: Setkab)