BPDPKS Tegaskan Pentingnya Keseragaman Data Perkebunan Sawit Indonesia

DIREKTUR Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami kembali menyoroti pentingnya keseragaman data industri sawit nasional sebagai sarana untuk memperkuat eksistensi industri tersebut di mata internasional. Menurutnya, data tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menghadapi resistensi dari berbagai kalangan internasional maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kerap mengkritik sawit Indonesia. “Semisal NGO atau Uni Eropa bilang bahwa ini (lahan sawit) masuk kawasan. Kita bisa menunjukkan data kita, sudah jelas dan clear.

BPDPKS Tegaskan Pentingnya Keseragaman Data Perkebunan Sawit Indonesia
DIREKTUR Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami kembali menyoroti pentingnya keseragaman data industri sawit nasional sebagai sarana untuk memperkuat eksistensi industri tersebut di mata internasional. Menurutnya, data tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menghadapi resistensi dari berbagai kalangan internasional maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kerap mengkritik sawit Indonesia. “Semisal NGO atau Uni Eropa bilang bahwa ini (lahan sawit) masuk kawasan. Kita bisa menunjukkan data kita, sudah jelas dan clear. Kalau sekarang kan data kita lemah ya kita diserang,” ujar Dono dalam seminar Peningkatan Kompetensi Wartawan dan Humas Pemerintah tentang Industri Sawit Nasional di Jakarta, Rabu (27/3/2019) sebagaimana diberitakan Bisnis.com. Dalam seminar bertema “Pengembangan Industri Kelapa Sawit Menuju Kemandirian Energi” yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) tersebut, Dono menjelaskan saat ini BPDPKS tengah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan luasan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Saat ini, data luasan perkebunan kelapa sawit masih masih belum seragam karena adanya perbedaan definisi yang dimiliki oleh masing-masing instansi. “(Pada 2017) di BPS kalau tidak salah mereka masih pakai sekitar 12,30 juta hektare, kemudian (pada awal 2018) KPK mencatat sekitar 20 juta hektare, Kementerian Pertanian 14,03 juta hektare,” ungkapnya.  ***