Presiden Ingin Terapkan B50 untuk Naikkan Posisi Tawar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Indonesia memproduksi biodiesel 50% (B50) untuk menaikkan posisi tawar Indonesia.

Presiden Ingin Terapkan B50 untuk Naikkan Posisi Tawar
Presiden Jokowi berfoto bersama para peserta Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI, di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Kamis (9/1) pagi. (Foto: Agung/Humas Setkab)

JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Indonesia memproduksi biodiesel 50% (B50) untuk menaikkan posisi tawar Indonesia. Presiden yakin, jika Indonesia mampu menghasilkan B50, Indonesia bisa mengendalikan pasar global karena Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia.

"Kalau kita bisa memproduksi yang namanya B50, posisi tawar kita terhadap semua negara ini akan bisa naik," ujar Presiden dalam sambutan pembukaan Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Menurutnya, jika sudah memproduksi B50, Indonesia tidak perlu lagi memprioritaskan ekspor sawit ke Uni Eropa karena produksi sawit diolah dan digunakan di dalam negeri. "Uni Eropa mau ban sawit, kita ya tenang-tenang saja, pakai sendiri saja, ngapain sih harus diekspor ke sana," kata Jokowi.

Penerapan B50 juga merupakan salah satu solusi untuk menaikkan harga sawit yang sempat anjlok. “Harga sawit ini sekarang sudah naik, lumayan lompatannya, meloncatnya sangat besar sekali. Tapi kalau kita bisa masuk ke B50, betul-betul kita bisa kita yang mengendalikan, bukan pasar yang mengendalikan.”

Presiden juga menyampaikan bahwa produksi B50 ditujukan pula untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak sehingga kondisi neraca perdagangan bisa lebih baik. Menurutnya, neraca perdagangan yang positif akan membuat Indonesia tidak bergantung pada luar negeri pada sisi apapun, termasuk keuangan dan ekonomi.

“Goal-nya ke mana? Goal-nya adalah ke current account defisit kita menjadi plus, tidak negatif. Kalau neraca transaksi berjalan kita sudah positif baik, saat itulah kita betul-betul baru merdeka, dengan siapapun kita berani karena tidak ada ketergantungan apapun mengenai sisi keuangan, sisi ekonomi,” tegas Presiden.

Pemerintah menargetkan perbaikan neraca perdagangan dalam tiga sampai empat tahun ke depan. Dalam kaitan ini, peran duta besar dalam diplomasi ekonomi sangat penting. Untuk itu, Presiden meminta para duta besar untuk memfokuskan pada diplomasi ekonomi. "Bantuan dari para duta besar mengenai ini, mulai urusan investasi, sebagai duta investasi sangat penting sekali," katanya.*** (Sumber: Setkab)