Pemerintah Adopsi Nilai SDGs dalam Kriteria ISPO

PEMERINTAH tengah mempertimbangkan penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan meningkatkan adopsi nilai-nilai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di dalam prinsip dan kriteria ISPO. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang disepakati di PBB untuk dicapai oleh dunia hingga 2030. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan prinsip dan kriteria ISPO yang saat ini dimiliki telah sejalan dengan 12 dari 17 tujuan dari SDGs 2015-2030, khususnya pertumbuhan inklusif dan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Adopsi Nilai SDGs dalam Kriteria ISPO
PEMERINTAH tengah mempertimbangkan penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan meningkatkan adopsi nilai-nilai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di dalam prinsip dan kriteria ISPO. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang disepakati di PBB untuk dicapai oleh dunia hingga 2030. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan prinsip dan kriteria ISPO yang saat ini dimiliki telah sejalan dengan 12 dari 17 tujuan dari SDGs 2015-2030, khususnya pertumbuhan inklusif dan pengentasan kemiskinan. Masih banyak ruang untuk meningkatkan adopsi nilai-nilai SDGs 2015-2030 ke dalam prinsip dan indikator ISPO ke depan. “Yang saya tekankan, keberlanjutan menjadi kata kunci yang harus dilaksanakan pada pengembangan sektor kelapa sawit” tegas Darmin saat menyampaikan Special Address pada 14th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2019 Price Outlook, di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Kamis (1/11/2018). Sebagaimana dipublikasikan dalam keterangan pers Kemenko Perekonomian, Darmin menyebutkan terdapat setidaknya empat fokus yang tengah dikembangkan untuk memperkuat ISPO. Pertama, meningkatkan hierarki aturan atas kebijakan ini dari peraturan menteri menjadi peraturan presiden. Kedua, mengikutsertakan para pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam peningkatan proses transparansi, kredibilitas, dan kepemilikan. Ketiga, mengenalkan keseimbangan peran dan fungsi antara pemerintah, pihak swasta, dan komunitas dalam implementasi ISPO. Keempat mengoptimalkan prinsip dan kriteria ISPO sebagai alat untuk menguji kepatuhan terkait prinsip keberlanjutan. ***