KBRI Brussel Gelar Dialog Sawit dengan Eropa

KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) Brussel menyelenggarkan dialog informal multi-stakeholder mengenai kelapa sawit berkelanjutan untuk memperkuat upaya diplomasi Indonesia. Dialog bertema “Developments on the Indonesian Sustainable Palm Oil: Charting the Way Forward to Strengthen Indonesia – European Union Relations` itu dihadiri berbagai pemangku kepentingan di Eropa antara lain Komisi Eropa, Parlemen Eropa, perwakilan Kementerian terkait dari berbagai negara Uni Eropa, Duta Besar dan Kedubes negara produsen kelapa sawit di Brussel, asosiasi sawit di Uni Eropa, akademisi, dan NGO. Hadir sebagai narasumber utama dalam acara ini adalah, Ir. Musdhalifah Machmud, M.T. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian RI dan Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Dialog informal tersebut bertujuan untuk meng-update pemangku kepentingan Uni Eropa mengenai berbagai kemajuan, penguatan komitmen, dan kebijakan Pemerintah Indonesia (Pemri) dalam mempromosikan sustainable palm oil (kelapa sawit berkelanjutan). Selain itu, dialog ini juga diinisiasi untuk memfasilitasi diskusi interaktif dan terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan mengenai upaya untuk memperkuat kerja sama dengan Uni Eropa di bidang kelapa sawit berkelanjutan, termasuk guna mengatasi berbagai tantangan bersama. Berbagai kemajuan di Indonesia direfleksikan antara lain melalui INPRES (Instruksi Presiden) no 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit, upaya untuk memperkuat sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dalam kaitannya dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), serta Rencana Aksi Nasional di sektor kelapa sawit berkelanjutan. Dalam sambutan pembukaan, Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Yuri Thamrin, menegaskan kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi Indonesia karena menyangkut hajat hidup (secara langsung/tidak) bagi sekitar 17 juta orang, termasuk petani kecil . “Selain fair trade, Indonesia memandang penting untuk meningkatkan komunikasi yang konstruktif terkait dengan sustainable palm oil dengan stakeholders Uni Eropa guna pastikan win-win solution ke depan`. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Kooridinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud, menjelaskan, “Indonesia berkomitmen kuat untuk memperkuat sertifikasi ISPO guna mendukung pencapaian tujuan SDGs maupun melalui Rencana Aksi Nasional guna memperkuat koordinasi diantara Kementerian/stakeholders terkait`. Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sigit Hardwinarto, memaparkan kebijakan terbaru pemerintah terkait moratorium izin perkebunan kelapa sawit. “Selama moratorium diberlakukan, Pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola untuk menjamin aspek kelestarian lingkungan hidup, kepastian hukum serta peningkatan produktivitas perkebunan sawit dan kesejahteraan petani kecil,” ujar Sigit. Dialog ini dilaksanakan kurang dari sebulan pasca diadopsinya Renewable Energy Directive (RED) II oleh Parlemen Eropa di Strasbourg pada 13 November 2018 yang memberi mandat  Delegated Act kepada Komisi Eropa untuk menyusun kriteria Uni Eropa yang akan membedakan high-risk dan low-risk (first – generation) biofuels.   (Sumber: KBRI Brussels)