Gapki Usul Pemerintah Jalin Komunikasi dengan Iceland

SEGALA upaya dilakukan oleh komunitas kelapa sawit dan pemerintah Indonesia untuk melawan kampanye hitam produk kelapa sawit di Uni Eropa. Dari upaya diplomasi damai hingga protes keras terus dilancarkan, agar kampanye hitam tersebut tidak merugikan atau mematikan industri sawit nasional. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menjelaskan Indonesia sudah melayangkan nota protes kepada Iceland Co. Nota protes tersebut diserahkan oleh Council of Palm Oil Producer Countries (CPOPC). Jika diperlukan, Indonesia bisa melakukan pertemuan untuk membahas masalah ini. `Pemerintah Indonesia juga perlu berkomunikasi dengan pihak Iceland,` ujar Joko Ada beberapa anggapan yang salah dari Iceland terhadap perkebunan kelapa sawit, terutama di Indonesia. Joko menyatakan  alasan Iceland Co melarang produk sawit salah satunya karena dianggap menyebabkan deforestasi. Padahal, Joko berpendapat bila sawit dilarang, deforestasi akan meningkat 10 kali lipat. Saat ini pun terdapat berbagai badan sertifikasi sawit yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa produksi sawit di Indonesia sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Joko juga berpendapat, sertifikat yang ada saat ini pun ada yang tergantung pada pasar seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) serta International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) dan ada yang bersifat mandatory yakni sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Joko menyatakan sampai saat ini ISPO belum berlaku di pasar global, namun menurutnya sertifikasi ini akan bisa digunakan.***