BPDPKS Ajak Benahi Data Sawit Indonesia

DIREKTUR Utama Badan Pengelola Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama memperbaiki tata kelola industri sawit nasional, terutama dalam hal data. Ini perlu dilakukan karena saat ini Indonesia belum memiliki data yang benar-benar akurat mengenai industri sawit. Dono menyatakan ketiadaan data yang akurat menyebabkan kesulitan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui kondisi pasti industri sawit nasional. “Misalnya saat ini dikatakan produksi sawit sedang oversupply. Bagi kami ini masih tanda tanya. Sebab, selama ini sudah ada moratorium perluasan lahan atau tidak ada perluasan lahan. Namun, tiba-tiba dikatakan terjadi oversupply. Jangan-jangan data yang dulu atau yang ada sekarang belum menunjukkan produksi yang aktual. Ini dulu yang harus dicari tahu,” ujar Dono dalam sebuah talk show di Berita Satu TV, Selasa (27/11/2018). Menurut Dono, dalam hal luas kebun sawit, saat ini masih terdapat perbedaan angka. Banyak pihak yang memiliki data, namun angkanya berbeda beda. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian sebelumnya menyatakan terdapat 12 juta hektar kebun sawit. Namun, data itu direvisi menjadi sekitar 15 juta hektar. “Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja punya data, menyebut angka 16 juta hektar. Di sisi lain, pengusaha juga punya data, sebanyak 18 juta hektar. Kalau pengusaha jelas punya HGU, tapi data aktualnya dengan yang di lapangan belum tentu sesuai. Jangan-jangan yang betul 20 juta hektar.” tegas Dono. Saat ini, BPDPKS juga tengah melakukan pendataan berbarengan dengan pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini selain melakukan replanting (peremajaan) juga sekaligus mendata jumlah lahan, petani pemiliknya, lokasi, hingga titik kordinat lokasi perkebunannya. “Pendataan ini memang perlu waktu, tapi ini justru yang sedang kita kerjakan bersama Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Dananya ada untuk melakukan ini semua,” tegas Dono. ***