Forum ASEM Bisa Digunakan untuk Lobi Sawit

BERBAGAI upaya telah dilakukan pemerintah untuk menghentikan Uni Eropa mendiskriminasi produk sawit Indonesia. Belum lama ini, delegasi RI yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan melakukan safari ke Uni Eropa untuk menjelaskan posisi sawit Indonesia dan meminta agar diskriminasi tersebut dicabut. Upaya lain juga ditempuh melalui jalur Vatikan untuk meminta dukungan agar pencabutan itu bisa direalisasikan.

Forum ASEM Bisa Digunakan untuk Lobi Sawit

BERBAGAI upaya telah dilakukan pemerintah untuk menghentikan Uni Eropa mendiskriminasi produk sawit Indonesia. Belum lama ini, delegasi RI yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan melakukan safari ke Uni Eropa untuk menjelaskan posisi sawit Indonesia dan meminta agar diskriminasi tersebut dicabut. Upaya lain juga ditempuh melalui jalur Vatikan untuk meminta dukungan agar pencabutan itu bisa direalisasikan. Dalam sebuah konferensi yang digelar Vatikan, salah satu butir kesimpulannya adalah menolak diskriminasi tersebut. Di luar jalur itu, Indonesia juga bisa memanfaatkan Forum Asia-Europe-Meeting (ASEM) untuk menyampaikan sikap mengenai diskriminasi produk sawit. Menurut Julang Pujianto, Direktur Amerika II, Kementerian Luar Negeri, tanggapan dan penolakan kelapa sawit Indonesia masuk dalam daftar hitam bisa disampaikan dalam agenda pembahasan ASEM pada tingkat menteri.  Dalam forum itu, Indonesia bisa menyampaikan pesan kepentingan Indonesia terhadap industri kelapa sawit. “Intinya, Indonesia menolak Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap kelapa sawit. Kami mendorong Uni Eropa agar tidak melakukan pelarangan pembelian kelapa sawit Indonesia. Kita lebih senang bekerja sama dalam konteks pengembangan kelapa sawit, yang berkelanjutan. Kalau mereka khawatir dengan lingkungan, kita bisa jawab hal itu,” kata Julang di Jakarta sebagaimana dikutip Tempo.co. Julang menjelaskan ASEM merupakan suatu wadah untuk membangun kerja sama ekonomi. ASEM juga suatu forum pertemuan dan melakukan evaluasi sejauh mana kerja sama negara di kedua kawasan berjalan. ***