BPDPKS Perkuat Aspek Kelembagaan

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar sebuah pertemuan internal untuk mempertegas visi misi dan memperkuat aspek kelembagaan BPDPKS.

BPDPKS Perkuat Aspek Kelembagaan

Pertemuan di kantor BPDKS, Rabu, (17/10/2018) yang dikemas dalam acara Town Hall Meeting bertema Strategic Agility itu dinilai penting untuk mempertajam aspek kelembagaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola dana sawit.

Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami berpesan kepada segenap karyawan dan direksi BPDPKS mengenai pentingnya ketangkasan strategis (strategic agility) dalam pengelolaan sumber daya di lingkungan internal BPDPKS.

“Belakangan ini tuntutan terhadap peran BPDPKS semakin tinggi sehingga dibutuhkan penajaman di berbagai lini dalam lembaga ini. Saya meminta digelar sesi ini agar tercipta satu pemahaman bersama mengenai visi dan misi serta fungsi dan tugas masing-masing,” ujar Dono.

Ia memberi contoh mengenai fungsi dan peran BPDPKS dalam implementasi kebijakan perluasan mandatori B20 yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, dalam upaya implementasi kebijakan tersebut, BPDPKS tidak lagi berperan hanya sebagai pendukung, tetapi dituntut untuk memberikan peran yang lebih aktif dan strategis. “Dulu kita ada di belakang setiap program pemerintah karena yang aktif menjalankan program adalah kementerian terkait dan kita mendukungnya. Sekarang tidak bisa hanya demikian, kita harus lebih aktif lagi. Karena itulah saya meminta untuk memperkuat human capital kita,” tegas Dono.

Tuntutan seperti itu dinilai wajar, sebab kebijakan yang dijalankan pemerintah juga memiliki misi yang besar untuk kemajuan Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang kurang mendukung. Sehingga, BPDPKS juga harus bekerja lebih keras dan tidak lagi menerapkan prinsip business as usual. “Kebijakan B20 misalnya, sangat penting untuk dijalankan karena ini merupakan solusi untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan yang tengah dihadapi negeri ini.”

Untuk memberikan penyegaran dan menambah wawasan karyawan dan direksi BPDPKS, Town Hall Meeting ini juga menghadirkan sejumlah pakar di bidang manajemen dan sumber daya manusia. PT Fed Insight Indonesia misalnya, memaparkan mengenai pentingnya penajaman visi dan misi lembaga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

"BPDPKS dituntut harus bisa proaktif dan memiliki business process yang memfasilitasi tugas-tugas  kementerian untuk mempercepat pelaksanaan setiap program pemerintah. Ini diperlukan karena banyak persoalan muncul yang penanganannya bukan merupakan porsi langsung kementerian itu," ujar Erie Prakoso konsultan dari PT Fed Insight Indonesia.

Sedangkan pakar manajemen, Mohammad Hamsal memaparkan mengenai pentingnya penerapan prinsip business agility (ketangkasan bisnis), yakni upaya lembaga untuk merespons dan beradaptasi dengan perubahan di masyarakat.

“Banyak perusahaan yang gulung tikar hanya karena gagal beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Namun banyak pula yang sukses karena berhasil beradaptasi dan merespons perubahan dengan strategi perusahaan. Di sinilah dibutuhkan ketangkasan, embrace agility,” tegas Hamsal. **