BPDP Dorong Penguatan Program Sektor Hulu Perkebunan Kelapa

Bogor, (7/4/2026) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan sistem rantai pasok (supply chain) dan pengembangan kemitraan multipihak (pentahelix) guna memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku dan peningkatan daya saing industri kelapa nasional. Hal tersebut disampaikan saat BPDP hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Kapasitas Sistem Rantai Pasok dan Model Kemitraan Penyediaan Bahan Baku Kelapa melalui Kerjasama Pentahelix yang diselenggarakan oleh Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB University bersama PT Sasa Inti pada Selasa, 7 April 2026, di Lembaga Kawasan Science Terpadu (LKST) IPB Kota Bogor.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan PT Sasa Inti, Roemah Kelapa Indonesia, Pemerintah Daerah Minahasa Selatan, akademisi, LSM pegiat kelapa, Mahasiswa, serta Akademisi dari IPB University. Selain itu, narasumber yang hadir berasal dari unsur industri, praktisi, pemerintah, dan akademisi, di antaranya PT Sasa Inti, Praktisi dari Minahasa Selatan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Roemah Kelapa Indonesia, serta Guru Besar Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, yang bersama-sama memberikan perspektif komprehensif dalam penguatan sistem rantai pasok dan pengembangan kemitraan industri kelapa berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, menekankan bahwa penguatan sektor hulu merupakan fondasi utama dalam membangun rantai pasok kelapa yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa meskipun Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap produksi global, struktur industri kelapa nasional masih didominasi oleh produk mentah dan setengah jadi, sehingga nilai tambah yang dihasilkan belum optimal.
Menurutnya, tantangan utama dalam sistem rantai pasok kelapa saat ini terletak pada rendahnya produktivitas yang masih berada di kisaran 1,1 ton per hektare, tingginya proporsi tanaman tua dan tidak produktif, serta keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan, teknologi, dan sarana produksi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada ketidakstabilan pasokan bahan baku bagi industri dan rendahnya posisi tawar petani dalam rantai nilai.
“Penguatan supply chain tidak dapat dilepaskan dari pembenahan sektor hulu. Oleh karena itu, intervensi melalui program yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil dan berkualitas,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, BPDP telah dan akan terus menjalankan program strategis yang secara langsung mendukung penguatan rantai pasok dan kemitraan multipihak. BPDP menjalankan berbagai program strategis untuk memperkuat rantai pasok kelapa, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana perkebunan guna meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi di tingkat petani, termasuk penyediaan alat dan mesin pertanian, fasilitas pascapanen, serta infrastruktur pendukung; serta program peremajaan kelapa rakyat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil melalui penggunaan benih unggul sebagai upaya menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku industri sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan beasiswa guna mendorong pengelolaan usaha yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pasar.

Dalam implementasinya, mekanisme pengusulan program peremajaan kelapa rakyat dapat dilakukan melalui jalur dinas dan jalur kemitraan. Setiap pengajuan yang masuk kemudian diverifikasi secara teknis untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan program yang lebih tepat sasaran, berbasis kebutuhan petani, serta mendukung terbentuknya ekosistem rantai pasok yang lebih inklusif.
Dalam sesi pemaparan materi, para narasumber menyampaikan berbagai perspektif dan pengalaman sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang saling melengkapi dalam melihat tantangan dan peluang penguatan rantai pasok serta kemitraan industri kelapa nasional.
Chief Manufacturing Officer PT Sasa Inti, Ir. H. Snowerdi Sumardi, MM menekankan pentingnya kemitraan dengan petani dalam menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku industri. Ia juga menyoroti tantangan sektor hulu seperti stagnasi produktivitas, minimnya peremajaan, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan pada pengepul yang memengaruhi keseimbangan pasokan dan kebutuhan industri.
Praktisi Minahasa Selatan, Frans D. Tilaar, SP., M.Si., menyampaikan bahwa Sulawesi Utara memiliki potensi besar sebagai sentra kelapa nasional, didukung oleh kesesuaian lahan, varietas unggul lokal, serta dukungan infrastruktur dan program pemerintah daerah dalam pengembangan komoditas kelapa.
Direktur Sawit dan Tanaman Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Dr. Iim Mucharam, S.P., M.P menegaskan bahwa penguatan sektor hulu melalui peremajaan, peningkatan kualitas benih, dan dukungan teknis menjadi kunci dalam mendorong hilirisasi kelapa nasional, termasuk melalui penguatan kemitraan industri dan petani.
Direktur Hubungan Pemerintahan dan Kerjasama Roemah Kelapa Indonesia, Ir. Udhoro Kasih Anggoro, M.S, menekankan pentingnya penguatan kapasitas petani dan pengembangan kemitraan berkelanjutan yang tidak hanya berbasis transaksi, tetapi juga pembinaan dan pendampingan dalam kerangka kolaborasi multipihak.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof. Dr. A. Faroby Falatehan, S.P., M.E menyoroti pentingnya transformasi rantai pasok menuju hilirisasi lanjutan melalui penguatan supply chain, pengembangan produk bernilai tambah, serta integrasi kemitraan dan program CSR.
Praktisi IPB University, Prof. Dr. Ir. Sudrajat, M.Sc, menekankan bahwa peningkatan produktivitas kelapa memerlukan percepatan peremajaan, penguatan sistem perbenihan, serta dukungan riset, pembiayaan, dan sinergi lintas sektor.
Kegiatan FGD ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan pentahelix dalam pengembangan industri kelapa, di mana sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media menjadi kunci dalam menciptakan sistem rantai pasok yang terintegrasi. Berbagai pemangku kepentingan yang hadir, termasuk perwakilan pemerintah, industri, akademisi, dan praktisi, sepakat bahwa penguatan kemitraan menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas pasokan bahan baku dan mendorong hilirisasi industri.

Ke depan, BPDP menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan industri kelapa tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga pada kolaborasi multipihak yang kuat dan berkelanjutan. Dengan dukungan pembiayaan, inovasi, serta kemitraan yang solid, sistem rantai pasok kelapa diharapkan dapat menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing industri kelapa Indonesia di pasar global. (RD/TM)