Dirut BPDPKS Perkuat Koordinasi untuk Percepat Peremajaan Sawit

JAKARTA—Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman akan berupaya meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Langkah tersebut ditempuh sebagai tindak lanjut dari pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang meminta BPDPKS untuk mempercepat proses pelaksanaan program PSR. Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman menyampaikan hal tersebut dalam kesempatan Serah Terima Jabatan Direksi BPDPKS di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Eddy berharap pengalamannya sebagai Sekretaris Menko Perekonomian bisa memperlancar upaya tersebut. “Kami akan berupaya memperkuat koordinasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas program PSR,” ujar Eddy dalam sambutannya.

Dirut BPDPKS menyampaikan bahwa koordinasi dan komunikasi yang erat sangat diperlukan untuk merumuskan dan menjalankan program PSR agar petani sawit tidak menemui kesulitan dalam mengakses program tersebut.

“Akses yang mudah bagi petani akan mendukung upaya untuk menjaga keberlangsungan industri sawit Indonesia sebagaimana diharapkan oleh pemerintah dan pelaku industri sawit lainnya,” tegas Eddy.

Selain itu, Eddy juga menyampaikan bahwa agenda penting lain yang harus dilanjutkan dan diperkuat adalah dukungan BPDPKS untuk membantu pencapaian keamanan energi. Yakni, melalui program biodiesel dan upaya pengembangan energi baru dan terbarukan berupaya energi hijau berbasis sawit. “Tentu juga program-program BPDPKS lain seperti peningkatan SDM sawit, pengembangan riset, dan lain-lain.”

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan pesan bahwa pengelolaan dana sawit antara lain diarahkan untuk peremajaan tanaman sawit rakyat. “Sesuai arahan Presiden, program peremajaan harus dilakukan untuk 500 ribu HA dalam waktu tiga tahun. Saya ingin agar peremajaan menjadi fokus”, jelas Menkeu dalam sambutannya saat melantik Eddy di Jakarta, Senin (2/3/2020).

Selain melantik Dirut BPDPKS baru, Kemenkeu juga menetapkan Zaid Burhan Ibrahim sebagai Direktur Keuangan, Umum dan Manajemen Risiko BPDPKS; dan Nugroho Adi Wibowo sebagai Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel BPDPKS.

Sementara itu, Dirut BPDPKS periode sebelumnya Dono Boestami menyampaikan upaya yang telah dilakukannya untuk mempercepat penyaluran dana PSR. Menurutnya, salah satu inisiatif utama dalam percepatan penyaluran dana itu adalah mendorong pemanfaatan aplikasi elektronik untuk mempercepat proses verifikasi. BPDPKS juga mendorong penunjukan lembaga surveyor serta penyederhanaan proses verifikasi. Dono berharap upaya tersebut bisa dilanjutkan dan diperbaiki.

“Upaya ini mampu mendorong peningkatan total penyaluran dana PSR dari tahun 2016 sampai 2019 menjadi sebesar Rp2,34 trilun dengan luas lahan mendekati 100.000 Ha, serta melibatkan 41.707 Pekebun. Kualitas rekomendasi teknis juga semakin baik, diindikasikan dari pengembalian rekomendasi teknis yang semakin menurun,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pengawas BPDPKS Rusman Heriawan. Menurutnya, sebagai lembaga yang strategis bagi penguatan industri sawit, BPDPKS harus meningkatkan kualitas kinerja dukungan dana BPDPKS untuk program PSR.

“Upaya peningkatan keberlanjutan industri sawit mutlak diperlukan, salah satunya melalui upaya peningkatan kualitas kinerja dukungan dana BPDPKS untuk program PSR,” tegas Rusman. **