Uni Eropa Segera Putuskan Sikap Sementara Soal Sawit

UNI Eropa berencana mengeluarkan keputusan sementara mengenai pelarangan penggunaan biofuel berbahan dasar sawit pada 27 Juni mendatang, melalui sebuah kesepakataan politik. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend saat ditemui di acara open house Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Senayan, Jakarta Selatan, (15/6/2018) sebagaimana diberitakan Tempo.co. `Kami masih melakukan kesepakatan politik dan meminta pandangan ahli, keputusan sementara rencananya terbit 27 Juni ini.` Sebelumnya, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan keputusan untuk melarang penggunaan biofuel berbahan dasar sawit. Hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh Uni Eropa dengan pelarangan penuh. Namun, kebijakan ini ditentang keras Indonesia dan produsen produk kelapa sawit lainnya karena dianggap sebagai tindakan diskriminatif. Sebaliknya, Uni Eropa juga membantah telah melakukan diskriminasi. Sebab, selama ini Uni Eropa memberlakukan standar untuk semua produk pertanian seperti jagung dan kedelai. “Jadi tidak hanya untuk sawit,” tegas Vincent. Karena itu pula, Vincent menyambut baik pemberlakuan perkebunan sawit berkelanjutan yang menerapkan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). `Saya hanya ingin mengatakan kalau saya setuju jika pemerintah menerapkan sistem perkebunan sawit yang berkelanjutan,` ujarnya. Untuk menghadapi sikap Uni Eropa seperti itu, Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan. Hasilnya, Indonesia mendapat dukungan penuh dari Vatikan, ditandai dengan digelarnya seminar oleh Pontifical Urban University di Roma pada Mei lalu. Menurut Luhut seminar tersebut cukup mempengaruhi Uni Eropa. `Setelah seminar di Vatikan, mereka kelihatannya mundur ke 2030,` kata Luhut ditemui di acara open house yang sama. Luhut mengakui akan ada keputusan sementara tentang sawit Indonesia dari Uni Eropa pada 27 Juni nanti. Namun, keputusan itu baru sebatas hasil trialog antara Uni Eropa, Dewan Menteri Uni Eropa, dan badan admistratif lainnya. Luhut berkeyakinan, Uni Eropa tidak akan berlaku disktriminatif dalam keputusannya. `Kalau mereka diskriminasi akan melanggar aturan WTO (World Trade Organization) juga kan,` tegas Luhut. ***