Dorong Peremajaan Kelapa Rakyat (PKeR), BPDP Gelar Workshop Pola Kemitraan di Sulawesi Utara
Manado, 29 Juli 2025 – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Workshop Penyaluran Dana Pola Kemitraan bersama para pemangku kepentingan (stakeholders) perkebunan kelapa di Provinsi Sulawesi Utara. Bertempat di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma (BRMP PALMA) Manado, kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi sekaligus memperkenalkan mekanisme penyaluran dana kemitraan kepada pelaku sektor hulu perkebunan kelapa.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin. Hadir pula memberikan sambutan Kepala BRMP PALMA Sulawesi Utara, Steivie Karouw, serta Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Ronald Sorongan. Peserta workshop terdiri dari jajaran Dinas Perkebunan kabupaten/kota serta perwakilan asosiasi petani kelapa seperti APEKSU (Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi Utara).
Pola Kemitraan sebagai Mekanisme Penyaluran Program PKeR
Dalam sesi pembukaan, Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa BPDP, Triana Meinarsih, memaparkan dasar hukum pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Rakyat (PKeR). Program ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan, yang menetapkan PKeR sebagai salah satu program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Indonesia.
“Program PKeR adalah bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap pekebun rakyat. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditas kelapa nasional, mulai dari sektor hulu hingga hilir,” ujar Triana. BPDP juga memperkenalkan pendekatan kemitraan sebagai salah satu mekanisme pengusulan penyaluran dana ke depan, termasuk program sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan usaha perkebunan kelapa.
Diskusi Panel: Menyatukan Gagasan, Merumuskan Strategi
Workshop dilanjutkan dengan dua sesi diskusi panel yang dipandu langsung oleh Triana Meinarsih. Pada sesi pertama, hadir Dedy Aminata (Ketua Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma, Ditjen Perkebunan) yang memaparkan kebijakan, regulasi, dan tata kelola pola kemitraan dalam program PKeR. Narasumber kedua adalah Osriman Oesman (Ketua Umum Dewan Kelapa Indonesia/DEKINDO) yang membahas tantangan dan strategi dalam penerapan pola kemitraan untuk peremajaan kelapa rakyat.
Sesi kedua menghadirkan Rudy Handiwidjaya (Ketua Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia/HIPKI), yang memaparkan konsep kemitraan berkelanjutan yang inklusif dan adaptif bagi industri kelapa nasional. HIPKI, yang menaungi lebih dari 30 perusahaan menengah hingga besar di bidang pengolahan kelapa, menjadi mitra penting dalam membangun ekosistem kelapa dari hulu hingga hilir.
Tak kalah penting, suara petani juga mewarnai diskusi. Soepri Hadiono (Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Indonesia/APKI) mengangkat pentingnya pemberdayaan potensi lokal. Sementara Muhammad Asri (Wakil Ketua Umum PERPEKINDO) membagikan analisis SWOT terhadap implementasi PKeR di kalangan petani kelapa.
Antusiasme dan Harapan dari Daerah
Para peserta yang berasal dari APEKSU dan Dinas Perkebunan di wilayah Sulawesi Utara menunjukkan antusiasme tinggi, terutama saat sesi tanya jawab berlangsung. Banyak yang berharap program PKeR dan bantuan sarana prasarana dari BPDP bisa segera dilaksanakan di daerah mereka, mengingat urgensi kebutuhan peremajaan kebun kelapa.
Workshop ini menjadi bukti nyata komitmen BPDP dalam menjalankan mandat Perpres 132 Tahun 2024. Melalui kolaborasi dan keterlibatan aktif berbagai pihak, diharapkan program peremajaan kelapa rakyat bisa berjalan lebih efektif, adaptif, dan tepat sasaran. (NV/AN)
