Pemerintah Tingkatkan Tata Kelola dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit

PEMERINTAH bersama para pemangku kepentingan kelapa sawit terus berupaya menunjukkan bahwa kelapa sawit Indonesia adalah produk yang aman untuk kesehatan. Perkebunan kelapa sawit juga bukan merupakan penyebab kerusakan hutan tropis (deforestasi), bukan penyebab penurunan keanekaragaman hayati, bukan penyebab kebakaran hutan dan lahan, serta bukan sumber potensi peningkatan emisi CO2 yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Dalam keterangan yang dipublikasikan Humas Kemenko Perekonomian (17/7/2018), Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyatakan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian di Indonesia.

“Komiditas andalan ini berperan sebagai penghasil devisa negara, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan. Hingga penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah dengan dampak multiplier effect,” ujarnya dalam acara The 6th International Oil Palm Conference and Exhibition (IOPC), di Medan, Selasa (17/7/2018).

Kelapa sawit telah menyumbangkan devisa terbesar (US$23 miliar) bagi Indonesia pada tahun 2017. Selain itu produk kelapa sawit juga berperan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 3,47%.  Bahkan terdapat sekitar 16 juta tenaga kerja hidup dari sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini masih  ditambah dengan fakta perkebunan kelapa sawit menghidupkan industri-industri lain. Perkebunan Kelapa sawit pun berperan terhadap penurunan kemiskinan di 190 kabupaten. Hal ini, berdampak pada penurunan agregat sekitar 6 juta angka kemiskinan di perdesaan pada periode 2005-2016.

Bisa pula dilihat dari data pengeluaran penduduk yang dirilis BPS tahun 2016. Diperkirakan nilai transaksi antara masyarakat di perkebunan kebun sawit dengan masyarakat nelayan ikan mencapai Rp 13,7 triliun per tahun, dengan masyarakat petani pangan sebesar Rp 54,6 triliun per tahun, dan dengan masyarakat peternak sebesar Rp 24,1 triliun per tahun. Artinya, kelapa sawit adalah roda penggerak ekonomi di pedesaan.

Beberapa hal telah dilakukan pemerintah untuk mendukung keberlanjutan salah satu komoditas strategis Indonesia ini. Pertama, pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang bertujuan meningkatkan harga, memperkuat industri hilir, dan membangun komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan.

Kedua, melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam rangka peningkatan produktivitas perkebunan kebun rakyat. Ketiga, dengan menetapkan dan memberlakukan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal ini merupakan standar pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga ketentuan sertifikasi yang mengacu kepada International Standardization Organization.

Kontribusi Lembaga Penelitian

Musdhalifah menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia sangat menghargai kontribusi lembaga penelitian. Termasuk Indonesian Oil Palm Research Institute (IOPRI) atau Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dalam melawan kampanye hitam yang ditujukan kepada industri kelapa sawit. “Institusi penelitian juga memegang peranan penting dalam tata kelola dan pengembangan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan,” terang Musdhalifah.

Selain itu ia juga menegaskan bahwa kelapa sawit tidak boleh hanya dilihat sebagai kepentingan industri besar. Akan tetapi juga merupakan kepentingan jutaan petani kecil yang selaras dengan agenda global SDGs (Sustainable Development Goals). ***