Kebijakan Pro Sawit Diperlukan untuk Tutupi Defisit Perdagangan

Ekspor produk kelapa sawit dan turunannya diyakini akan mampu menutupi defisit neraca perdagangan Indonesia jika didukung penuh oleh semua pihak. Salah satu bentuk dukungan itu adalah kebijakan pemerintah yang membuka lebar upaya ekspor tersebut. “Pemerintah jangan membuat kebijakan yang kontraproduktif bagi industri sawit. Masyarakat juga jangan ikut mudah percaya dengan kampanye negatif tentang sawit,` kata Ketua Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono dalam acara Lokakarya Wartawan Ekonomi dan Pertanian di di Belitung, Kamis (23/8/2018) sebagaimana diberitakan Kompas.com. Dalam acara yang juga didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu, Joko juga mengungkapkan neraca perdagangan Indonesia dari Januari sampai Juli 2018 mengalami defisit sebesar US$3,09 miliar. Oleh karena itu, ekspor sawit perlu didorong agar defisit bisa ditutupi. Saat ini, eskpor crude palm oil (CPO) menyumbang devisa sebesar US$22,9 miliar. Selain itu, industri sawit juga merupakan industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja. Saat ini tidak kurang dari 6 juta orang bekerja di lingkup kelapa sawit. Joko juga mengungkapkan belakangan ini industri kelapa sawit Indonesia tengah diserang dengan kampanye hitam, terutama dari negara-negara Uni Eropa. Isu yang dituduhkan tersebut meliputi aspek HAM, deforestasi dan lingkungan. Namun menurutnya patut diduga pula jika isu ditiupkan karena semata-mata demi kepentingan perang dagang. “Banyak yang percaya kampanye negatif itu fakta. Oleh karena itu kita harus mengedukasi masyarakat tentang kelapa sawit,” ucap Joko. ***