Indonesia Minta PBB Sikapi Kampanye Negatif Sawit

PEMERINTAH Indonesia meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan tindakan terhadap kampanye negatif oleh Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia. PBB diharapkan melihat kelapa sawit dari sisi kesejahteraan masyarakat Indonesia, tidak hanya dari sudut deforestasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal tersebut saat bertemu Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB Hilal Elver di Jakarta, (9/4/2018). Kepada Elver, Mentan mengatakan bahwa hal terpenting terkait industri kelapa sawit adalah pemerintah berhasil menurunkan kemiskinan dengan cara menaikkan taraf kesejahteraan petani sawit. Menurutnya, jika harga minyak kelapa sawit (CPO/crude palm oil) turun karena adanya kampanye hitam, maka akan ada 30 juta orang termasuk petani dan pedagang yang akan mengalami kerugian. “Perlu digarisbawahi yang terlibat dalam industri minyak kelapa sawit 51 persennya adalah petani, selebihnya perusahaan.” Amran juga menegaskan isu deforestasi yang dihembuskan kepada Indonesia terkait perkebunan kelapa sawit juga tidak benar. Sebab, pohon-pohon sawit ditanam di atas lahan gersang bukan di atas lahan hasil deforestasi. Dalam kaitan ini, Amran menegaskan bahwa pemerintah dan pelaku industri sawit tidak mau didikte oleh Uni Eropa. Alasannya, Indonesia sudah memiliki standar industri pertanian sendiri, sehingga tidak perlu mengikuti kehendak Uni Eropa. `Kami punya standar sendiri, dan kami tidak ingin didikte negara lain.` ****