Seputar Pembentukan BPDPKS

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah Komite Pengarah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Komite Pengarah BPDPKS terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua, dengan para anggota terdiri dari Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri BUMN, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kegiatan BPDPKS diawasi oleh Dewan Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 6 (enam) orang dari unsur Pemerintah dan tiga orang dari unsur profesional. Unsur Pemerintah berasal dari pejabat Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari masing-masing kementerian. Sedangkan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Pengarah.

BPDPKS dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung ketercapaian upaya mewujudkan sawit berkelanjutan. Sesuai dengan Perpres 61/2015 jo. Perpres 24/2016 jo. Perpres 66/2018, Pemerintah memberikan tugas kepada BPDPKS untuk menghimpun, mengembangkan, dan menggunakan Dana Perkebunan Kelapa Sawit bagi kemaslahatan industri sawit.

Pembentukan BPDPKS dilatarbelakangi kondisi di tanah air dan global yang menuntut kehadiran BPDPKS. Pada 2015, kondisi ekonomi global dilanda pelemahan yang merontokkan harga beberapa komoditas andalan nasional, salah satunya minyak kelapa sawit (CPO) yang merosot hingga ke level US$490 per ton. Selain itu, perolehan devisa hasil ekspor menurun, neraca perdagangan defisit, nilai tukar rupiah melemah, dan penerimaan negara ikut terganggu.

Sementara itu, produksi sawit nasional dan dunia terus meningkat sehingga menambah ketidakseimbangan antara permintaan (supply) dan penawaran (demand) yang mengakibatkan penurunan harga sawit dan mengancam masa depan industri sawit, khususnya para petani swadaya.

Di luar kondisi tersebut, cadangan minyak bumi terbatas dan sejak 2014 Indonesia telah menjadi net importer minyak bumi. Keadaan ini menjadikan Indonesia memiliki ketergantungan yang besar terhadap impor minyak mentah sedangkan pemerintah harus memberikan subsidi sehingga tekanan terhadap APBN juga semakin besar.

Karena itulah muncul kebutuhan terhadap energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri. Namun demikian, pengembangan energi terbarukan dari bahan baku tanaman jarak pagar terkendala sejumlah faktor sehingga diperlukan sumber energi terbarukan lainnya, salah satunya kelapa sawit.

Dalam kondisi demikian, diperlukan penggalangan dana dari industri sawit untuk menciptakan stabilitas dan peningkatan industri sawit. Pembentukan BPDPKS merupakan solusinya.

Amanat Undang-undang

BPDPKS resmi menjadi Badan Layanan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja Badan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 11 Juni 2015. Pembentukan dilakukan sebagai pelaksanaan amanat pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yakni menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Supporting Fund (CSF) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan memiliki beberapa tujuan, yakni: mendorong penelitian dan pengembangan, promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana pengembangan industri, pengembangan biodiesel, replanting, peningkatan jumlah mitra usaha dan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit.

Struktur organisasi Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan yakni berjumlah 5 (lima) Direktorat di bawah kepemimpinan Direktur Utama dengan 13 (tiga belas) Divisi yang masing-masing memiliki fungsi dan peran untuk membesarkan dan mensukseskan program Pemerintah untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Kementerian teknis sebagai pembina teknis dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit adalah Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit.SMI) Kementerian Keuangan sedangkan pembina keuangan berada di bawah Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit.PPK BLU) di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Tarif layanan yang dikenakan terdiri atas Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan/atau produk turunannya serta Tarif Iuran pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang ditetapkan oleh Komite Pengarah. ***

Leave a Response