Bicarakan Sawit Berkelanjutan, ini catatan dari Pemerintah

Jakarta, 27 Februari 2024. Pada rapat terbatas yang digelar di Istana Presiden pada tanggal 27 Februari, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menggarisbawahi beberapa masalah krusial terkait dengan perkebunan sawit rakyat. Salah satunya adalah capaian yang masih jauh dari target dalam program penanaman kembali replanting sawit, yang baru mencapai 30% dari target yang ditetapkan sebesar 180.000 hektar. Airlangga menyoroti bahwa salah satu hambatan utama adalah regulasi yang mempersulit proses replanting bagi petani rakyat.

Dalam Program PSR, petani sawit rakyat bisa memperoleh bantuan dana sebesar Rp30 juta per hektar pada tahun pertama, dengan kemudian beralih ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun-tahun berikutnya. Usulan untuk meningkatkan dana bantuan menjadi Rp60 juta per hektar sedang dipertimbangkan, mengingat biaya yang diperlukan selama proses replanting.

Menko Airlangga juga menyoroti masalah keterlambatan dalam penyelesaian lahan untuk petani rakyat, yang seharusnya telah diatur dengan jelas menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menekankan perlunya percepatan penyelesaian keterlambatan lahan ini, termasuk distribusi wilayah TORA.

Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, menyambut baik respons cepat dari Menko Airlangga terhadap masalah ini dan berharap implementasi kebijakan dapat dilakukan dalam waktu singkat. Namun, ia juga menyoroti pentingnya revisi regulasi terkait untuk memastikan efektivitas program tersebut, yang juga sejalan dengan rekomendasi APKASINDO sebelumnya.

Para petani sawit berharap mendapat dukungan dari semua kementerian dan lembaga terkait, khususnya KLHK, untuk mencapai tujuan program PSR secara efektif. Mereka berharap kebijakan PSR dan sarana prasarana (Sarpras) dapat mendukung mereka dalam meningkatkan produktivitas sawit dan mencapai hasil yang optimal.