Kota Jember: Potensi Pengembangan Komoditas Perkebunan Kelapa Pada Sektor Hulu
Jember - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan ( PDSHP) Kelapa Bersama Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Jember menyelenggarakan sosialisasi program pengembangan komoditas kelapa pada sektor hulu, yaitu peremajaan kebun kelapa rakyat serta mekanisme penyaluran dana program sarana dan prasarana Kabupaten Jember, pada 6 Maret 2026. Acara sosialisasi yang dihadiri oleh pemerintah daerah, poktan, gapoktan dan koperasi dengan total peserta berjumlah sekitar 110 orang, berlangsung di Aula Dinas TPHP Kabupaten Jember. Pada acara tersebut dihadiri juga Mohammad Djamil, Kepala Dinas TPHP Kabupaten Jember, Triana Meinarsih, Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan (PDSHP) Kelapa, Tim Dinas TPHP Kabupaten Jember dan Tim PDSHP Kelapa BPDP.
Kepala Dinas TPHP Kabupaten Jember, Moh. Djamil, pada sambutannya menegaskan bahwa dukungan pendanaan dari BPDP terhadap pengembangan komoditas kelapa menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap sektor perkebunan di daerah. Pemerintah Kabupaten Jember berharap sosialisasi ini dapat menjadi langkah awal menuju pelaksanaan program di lapangan sehingga para petani dapat memanfaatkan berbagai peluang bantuan yang tersedia.
Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada para pekebun mengenai skema program peremajaan kelapa rakyat, termasuk dukungan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh BPDP. Program tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun kelapa sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan perkebunan rakyat. Di sisi lain, program ini juga diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat yang bergantung pada komoditas kelapa.

Pada acara tersebut, Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa BPDP , Triana Meinarsih, hadir sebagai narasumber menyampaikan paparan mengenai potensi pengembangan perkebunan kelapa di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember, termasuk berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para pekebun di lapangan. Dalam pemaparannya, Triana memaparkan juga profil BPDP serta program layanan utama yang dijalankan dalam mendukung pengembangan komoditas perkebunan.
Triana menjelaskan, “Kabupaten Jember memiliki potensi besar, untuk pengembangan pada sektor hulu kelapa, ditandai dengan luas tanaman menghasilkan sekitar 4.778 ha pada tahun 2024 dan pertumbuhan areal sebesar 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya”.
“Dan produksi kelapa mencapai sekitar 212 ribu ton dengan peningkatan produktivitas sebesar 58%. Kecamatan dengan potensi produksi terbesar antara lain Mayang, Wuluhan, dan Ambulu”. tambah Triana
Selain menjelaskan potensi pengembagan komoditas kelapa pada sektor hulu, Triana memaparkan secara rinci mengenai program peremajaan kelapa rakyat, yang meliputi persyaratan pengajuan, dokumen yang perlu disiapkan oleh kelompok tani, kriteria penerima bantuan, serta proses bisnis atau alur pelaksanaan program dari tahap pengusulan hingga penyaluran dana. Peserta juga memperoleh penjelasan terkait program dukungan sarana dan prasarana perkebunan kelapa, termasuk persyaratan, dokumen pengusulan, serta mekanisme pelaksanaan bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung pengelolaan kebun kelapa rakyat secara lebih optimal.

Acara sosialisasi ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta. Beberapa isu yang mengemuka antara lain peluang pengusulan kelapa sebagai tanaman sela berupa program sarpras ekstensifikasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan teknis yang diatur oleh Ditjen Perkebunan, kriteria tanaman yang dapat diikutsertakan dalam program peremajaan, serta ketentuan bantuan sarana prasarana seperti alat dan mesin pertanian serta pembangunan atau peningkatan jalan kebun untuk mendukung kegiatan pemeliharaan dan distribusi hasil panen.
Melalui kegiatan ini, BPDP berharap para pekebun serta kelembagaan petani seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi dapat memahami alur pengusulan program serta menyiapkan persyaratan yang diperlukan guna mendorong pengelolaan perkebunan kelapa yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan pekebun, khususnya di Kabupaten Jember. (AH/TM)
































