BPDP Gagas Penyusunan Roadmap SDM Kakao dan Kelapa 2025–2035 untuk Dorong Transformasi Industri Perkebunan

Bogor, 4 Juni 2025 - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) resmi menginisiasi proses penyusunan Roadmap Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Perkebunan Kakao dan Kelapa Indonesia Tahun 2025-2035 melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) tahap pertama yang digelar secara hybrid di Kota Bogor. Kegiatan ini menjadi langkah awal dari penyusunan dokumen strategis yang akan menjadi acuan nasional dalam pembangunan SDM sektor kakao dan kelapa secara menyeluruh, dari sisi hulu hingga hilir.

Penyusunan roadmap ini berlandaskan pada amanat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 yang memberikan mandat baru kepada BPDP untuk tidak hanya mengelola dana, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengembangan bagi komoditas kakao dan kelapa. Dalam konteks tersebut, penguatan SDM dipandang sebagai landasan krusial guna memastikan keberlanjutan dan daya saing industri ini di tengah tuntutan pasar domestik maupun global.

Dalam sambutannya, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDP, Kabul Wijayanto, menyampaikan bahwa roadmap ini disusun untuk mengarahkan seluruh upaya pengembangan SDM secara lebih sistematis, terintegrasi, dan berdampak nyata. Ia menegaskan pentingnya membangun sistem pelatihan, pendidikan, dan pendampingan yang modern dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini dan proyeksi tantangan masa depan.

FGD ini turut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan kementerian, asosiasi industri, lembaga pendidikan, dan perwakilan petani. Acara diawali dengan pemaparan dari Kepala Divisi Pendidikan SDM, Litbang, dan Pengembangan Sarpras BPDP, Triana Meinarsih, yang menjelaskan maksud, tujuan, serta ruang lingkup penyusunan roadmap. Ia menekankan bahwa dokumen ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program-program SDM yang mampu menjawab tantangan struktural yang selama ini dihadapi oleh sektor perkebunan kelapa dan kakao.

Diskusi panel pertama dimoderatori oleh Imam K. Nawireja dan menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Pertanian, yakni Ardi Praptono, SP., M.Agr., selaku Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, serta Ir. Baginda Siagian, M.Si., Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan. Ardi menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong hilirisasi industri kelapa sebagai prioritas nasional, dan proses penyusunan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur pengelolaan kelapa ditargetkan rampung pada akhir Juni 2025, sebagai tindak lanjut dari Perpres 132 Tahun 2024. Sementara itu, Baginda menekankan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan strategi utama dalam pengembangan komoditas kakao, antara lain melalui pelatihan teknis dan manajerial, pendampingan, penyuluhan, serta diseminasi teknologi dan informasi.

Sesi diskusi kedua melibatkan Dewan Kakao Indonesia yang memaparkan kerangka pelaksanaan program pengembangan SDM kakao dari hulu hingga hilir, diikuti oleh Dewan Kelapa Indonesia yang menyampaikan peta jalan pengembangan SDM di industri kelapa. Paparan dilanjutkan oleh Dr. Sri Gunawan, SP, MP, IPU, yang menyampaikan analisis mengenai isu-isu strategis pengembangan SDM di sektor kakao dan kelapa, termasuk tantangan regenerasi petani, keterbatasan lembaga pendidikan spesifik, rendahnya akses terhadap teknologi dan pasar, serta ketiadaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sesuai untuk kedua komoditas tersebut. Diskusi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM di seluruh rantai nilai, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga pelaku ekspor. Diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai sektor untuk menciptakan sistem pendidikan dan pelatihan yang mampu menjawab tantangan produktivitas, mendorong hilirisasi industri, serta menarik minat generasi muda untuk terlibat di dalamnya.

FGD ini tidak hanya menjadi forum konsultatif, namun juga membuka ruang partisipasi aktif lintas sektor untuk menyusun langkah bersama dalam membangun ekosistem SDM perkebunan yang kuat, modern, dan kompetitif. Tahapan berikutnya dari proses ini akan meliputi pendalaman teknis, pemetaan wilayah prioritas, serta pengumpulan data lapangan secara lebih detail. BPDP menegaskan bahwa roadmap ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mendorong sinergi konkret antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun masa depan industri kelapa dan kakao Indonesia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.