Replanting Dikhawatirkan Terganggu Masalah Sertifikat

Program replanting atau peremajaan lahan perkebunan sawit milik rakyat dalam tahun ini dikhawatirkan terganggu karena banyak lahan yang belum bersertifikat. Padahal, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyiapkan anggaran hingga Rp5 triliun untuk program ini.

Dalam program replanting oleh pemerintah ini, BPDPKS mengucurkan dana replanting Rp25 juta per ha lahan bersertifikat, akibatnya lahan-lahan yang belum memiliki sertifikat tidak bisa mendapatkan dana ini. Dalam tahun ini, direncanakan replanting terhadap 185 ribu hektare lahan sawit milik rakyat.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Asryad berharap pemerintah mempermudah  penerbitan sertifikat untuk masyarakat. `Kami berharap ada kemudahan pembuatan sertifikat bagi petani kelapa sawit karena masih banyak petani yang belum memiliki sertifikat lahan,` ujar Asmar kepada KONTAN, Selasa (16/1/2018).

Asmar melanjutkan, selain petani harus memiliki sertifikat lahan, petani sawit juga harus memiliki surat tanda daftar budidaya (STDB), daftar nominatif petani dan lokasi kebun harus terdapat dalam koordinat, sehingga ini semua menyulitkan petani.

Untuk itu, Asmar menyatakan, Apkasindo akan segera menemui Kementerian Pertanian untuk meminta kemudahan persyaratan tersebut. Sebab, lahan petani yang rata-rata seluas 2 ha sampai 4 ha dan berhak mendapatkan subsidi replating masih kesulitan memenuhi syarat tersebut. ***