Jokowi: Pemerintah Tidak Diam Sikapi Penurunan Harga Sawit
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak berdiam diri menyikapi harga sawit dan karet yang tengah menurun. Salah satunya dengan terus melakukan lobi kepada Uni Eropa untuk tidak menghambat produk sawit Indonesia. Kebijakan Uni Eropa yang menghambat sawit dinilai turut berkontribusi pada penurunan harga sawit.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak berdiam diri menyikapi harga sawit dan karet yang tengah menurun. Salah satunya dengan terus melakukan lobi kepada Uni Eropa untuk tidak menghambat produk sawit Indonesia.
Kebijakan Uni Eropa yang menghambat sawit dinilai turut berkontribusi pada penurunan harga sawit. Karena itu, selama empat tahun terakhir pemerintah telah mengirimkan tim ke Uni Eropa dan berbagai negara lain untuk melobi mereka agar menerima sawit Indonesia.
“Tapi sebetulnya ini urusan bisnis, urusan jualan. Mereka (Uni Eropa) juga jualan yang namanya minyak bunga matahari. Kita jualan minyak kelapa sawit, sehingga masuk ke sana sekarang mulai dihambat-hambat,” kata Presiden Jokowi pada Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, di Palembang, Minggu (25/11/2018).
Selain itu, kepada negara lain pemerintah juga melakukan hal yang sama. Awal tahun lalu ia bertemu Perdana Menteri China untuk meminta agar negara itu menambah pembelian sawit dari Indonesia. Lobi itu membuahkan hasil karena China kemudian menambah pembelian sawit dari Indonesia sebanyak 500.000 ton.
“Saya minta tambahan, saya to the point saja. Saya ngomong minta agar produksi di sini bisa diserap sehingga harganya bisa naik. Ada tambahan 500.000 ton, banyak sekali,” tutur Jokowi.
Namun demikian, penambahan itu belum mempengaruhi harga pasar secara baik. Upaya mengangkat harga sawit juga bukan hal yang mudah karena terkait dengan perdagangan internasional. Oleh sebab itu, lanjut Presiden, sejak 1 September 2018, pemerintah menerapkan kebijakan perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) untuk menyerap kelebihan pasokan CPO.
Menurutnya, kebijakan perluasan mandatori B20 itu memerlukan waktu sekitar satu tahun sejak diterapkan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan. Diharapkan, kebijakan ini akan menaikkan kembali harga sawit.
Presiden mengingatkan, kebun kelapa sawit di seluruh Indonesia ini sudah berada pada posisi yang sangat besar sekali, nomor satu di dunia. Luas kebun kelapa sawit di Indonesia mencapai 13 juta hektar dengan jumlah produksi per tahun mencapai 42 juta ton.
“Bayangkan 42 juta ton. itu kalau dinaikkan truk berarti kurang lebih 10 juta truk angkut itu, ya untuk bayangan betapa gede sekali jumlah ini. Kita sekarang ini bersaing dengan Malaysia bersaing dengan Thailand, tapi kita tetap yang terbesar,” ungkap Presiden Jokowi. *** (Sumber: Sekretariat Kabinet RI)
