Untuk Capai Target 180 Ribu Ha, BPDPKS Dukung Rakornas PSR Kementan
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan program peremajaan sawit rakyat (PSR) terus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.
Ditargetkan, program ini bisa mencapai 180.000 hektar pada setiap tahunya. Demikian disampaikan SYL saat membuka rapat koordinasi sawit nasional dengan tema menjaga resiliensi perkebunan Indonesia 2023 dan akselerasi peremajaan sawit rakyat.
"Kita pastikan PSR sawit ini berjalan dengan baik. Tapi saya minta jangan ada aturan yang ribet-ribet karena program ini adalah program rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong hal tersebut, setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit," ujar Mentan, Senin, 27 Februari 2023.
Sepanjang tahun 2016 - 2022 realisasi subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencapai Rp 7,5 triliun. Adapun dari realisasi dana subsidi tersebut digunakan telah menghasilkan rekomendasi teknis program PSR sebanyak 278 ribu hektar, dan telah direalisasikan sebanyak 2.73 ribu hektar.
Meski begitu menurut, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurachman mengatakan bahwa capaian tersebut masih jauh dari target pemerintah terkait program PSR yaitu 180 ribu per tahun.
“PSR ini merupakan salah satu program BPDPKS yang manfaatnya sangat penting dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, BPDPKS mendukung Rakornas PSR yang dibuka langusng oleh Pak Menteri Pertanian hari ini. Dan diharapkan target 180.000 hektare dapat tercapai,” lanjut Eddy.
Dirjen Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, mempertegas tujuan Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional ini untuk membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan para asosiasi pekebun kelapa sawit maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit agar secara konkret dan konsisten untuk mengakselerasi pencapaian program PSR. Selanjutnya untuk mendapat komitmen sekaligus menjaring masukan dalam merumuskan langkah-langkah yang harus dijalankan.
“Pada tahun 2023 ini, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, telah mendistribusikan target program PSR di 20 Provinsi dan 112 Kabupaten/Kota yang berpotensi mengajukan usulan program PSR melalui pengusulan Dinas daerah Kabupaten/Kota dan Dinas daerah Provinsi. Sedangkan distribusi target untuk pengusulan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan berada di 11 Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota,” ujarnya
Diharapkan hasil dari Rakornas PSR antara lain pertama, akan dibentuk satgas khusus terkait percepatan program PSR. Satgas tersebut nantinya akan memetakan zona-zona wilayah perkebunan kelapa sawit yang boleh dilakukan peremajaan.
Kedua, melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L). Nantinya Kementerian Pertanian akan memberikan Surat Edaran khususnya pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penyederhanaan aturan yang menghambat percepatan program PSR. (amz)
