Wajah Baru Kebun Sawit Indonesia

PERKEBUNAN kelapa sawit di dalam negeri sedikit demi sedikit mulai mengubah wajahnya. Kini, tak hanya wujudnya yang lebih cantik, tetapi produktivitas juga akan semakin ditingkatkan. Itu ditandai dengan program peremajaan kebun kelapa sawit di berbagai lokasi.

Pada program peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit rakyat ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) turut membantu pembiayaan dengan menyalurkan dana Rp25 juta per hektare, selain juga didani oleh perbankan nasional.

Program replanting yang pertama kali didanai BPDPKS tersebut dilakukan pada lahan seluas 4.400 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebagai bagian dari program pemerintah, Presiden Joko Widodo berkenan meresmikan langsung program replanting tersebut di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada 17 Oktober 2017.

Peremajaan tidak hanya penting bagi petani, tetapi juga bagi industri sawit nasional. Karena itu, Presiden Jokowi merasa perlu untuk memulai program ini. Untuk mendukung pelaksanaan peremajaan kebun kelapa sawit pekebun, pemerintah telah menghimpun dana pungutan ekspor CPO yang dikelola oleh BPDPKS serta didukung oleh kredit dari perbankan.

Saat ini telah disetujui pemberian dana bantuan peremajaan kelapa sawit untuk empat Koperasi dari Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan seluas 2.834 Ha dengan 1.308 kepala keluarga. "Ini kita mulai di Sumatera Selatan lebih dulu. Bulan depan saya dorong masuk ke Sumatera Utara, bulan depannya lagi masuk ke Jambi lalu ke Riau. Tahun ini kita memang akan konsentrasi dulu di pulau Sumatera, tahun depan baru akan saya dorong masuk ke Kalimantan. Kita memang ingin kerja fokus supaya gampang dicek, gampang dikontrol," ujar Presiden di Musi Banyuasin, Sumsel, Jumat.

Presiden menyampaikan hal tersebut di hadapan para petani kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Selain Presiden hadir juga Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Alex Noerdin.

"Ini perlu saya ingatkan, hari ini sudah mulai peremajaan, replanting, tapi setahun lagi atau awal 2019 akan saya cek kembali. Kerja dengan saya pasti saya cek, enak saja tidak dicek, jadi barang atau tidak? Jadi bibitnya, jadi bener dan baik tidak? Harus dicek, Kalau tidak dicek, enak nanti, setuju tidak?" tutur Presiden.

Pemerintah memandang peremajaan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perkebunan rakyat secara khusus dan terhadap perkembangan agro industri di dalam negeri. "Di Musi Banyuasin akan diremajakan 4.400 hektare kebun sawit yang sudah tua, biayanya ditanggung pemerintah, bibitnya diberi, benih untuk palawija jagung juga diberi, kurang apa?" ungkap Presiden.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian, produktivitas kelapa sawit Indonesia masih tergolong rendah yaitu hanya 3,7 ton/hektare/tahun padahal potensi dapat mencapai 8 ton/hektare/tahun. Faktor utamanya adalah kondisi pohon kelapa sawit khususnya milik rakyat yang sudah tua dan rusak serta penggunaan benih yang bagi sebagian petani belum menggunakan benih unggul bersertifikat sehingga perlu dilakukan peremajaan tanaman kelapa sawit seluas sekitar 2,4 juta hektare.

"(Perkebunan) yang masuk kawasan hutan sudah saya perintahkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan untuk nantinya diberikan sertifikat. Tapi ini khusus untuk kelapa sawit milik rakyat, yang sudah pegang sertifikat yang hadir di sini tolong diangkat biar kelihatan, nanti setelah ini akan lebih banyak lagi yang pegang sertifikat," ungkap Presiden.

Presiden menargetkan agar kebun kelapa sawit rakyat juga dapat memproduksi hingga 8 ton per hektare per tahun. "Ini bibit nanti kalau sudah gede bisa produksinya 8 ton, per hektare, CPO. Biasanya petani yang sekarang yang pohonnya sudah 20-25 tahun hanya 2 ton, benar? Berarti kan 4 kali lipat, tapi yang namanya taneman juga sama dengan kita, harus dirawat, harus dipelihara, kalau swasta bisa, perusahaan bisa, petani pekebun juga harusnya bisa," tegas Presiden. ***