Uni Eropa Apresiasi Pengelolaan Sawit Indonesia
UNI Eropa mengapresiasi pengelolaan sawit Indonesia, terutama terkait aspek lahan. Hal itu disampaikan setelah pihak Indonesia menjelaskan posisi Indonesia terkait sawit dan kebijakan Parlemen Uni Eropa terkait penggunaan biofuel berbahan dasar sawit. Apresiasi tersebut disampaikan saat delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bertemu sejumlah elemen penting Uni Eropa di selasela agenda pertemuan Working Group Komisi Eropa bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim di Brussel, Belgia, belum lama ini. Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (27/3/2018), disebutkan Siti Nurbaya bertemu Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa Heidi Hautala; Komisioner Uni Eropa bidang lingkungan Karmenu Vella dan Ketua Persahabatan Parlemen Indonesia-Uni Eropa Ana Gomes. Menurut Siti, Heidi Hautala mengapresiasi berbagai upaya Indonesia untuk memperbaiki pengelolaan kelapa sawit terutama dalam aspek lahan.
UNI Eropa mengapresiasi pengelolaan sawit Indonesia, terutama terkait aspek lahan. Hal itu disampaikan setelah pihak Indonesia menjelaskan posisi Indonesia terkait sawit dan kebijakan Parlemen Uni Eropa terkait penggunaan biofuel berbahan dasar sawit.
Apresiasi tersebut disampaikan saat delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bertemu sejumlah elemen penting Uni Eropa di selasela agenda pertemuan Working Group Komisi Eropa bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim di Brussel, Belgia, belum lama ini.
Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (27/3/2018), disebutkan Siti Nurbaya bertemu Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa Heidi Hautala; Komisioner Uni Eropa bidang lingkungan Karmenu Vella dan Ketua Persahabatan Parlemen Indonesia-Uni Eropa Ana Gomes.
Menurut Siti, Heidi Hautala mengapresiasi berbagai upaya Indonesia untuk memperbaiki pengelolaan kelapa sawit terutama dalam aspek lahan. `Selain itu dia juga melihat banyak kemajuan dalam hal penanganan lingkungan, termasuk sampah plastik. Namun begitu masih ada beberapa pekerjaan rumah, seperti monitoring independen Sistem VeriFkasi dan Legalitas Kayu,` kata Siti Nurbaya.
Hal senada juga disampaikan Komisioner Karmenu Vella yang membawahi bidang lingkungan. `Dia menghargai berbagai kemajuan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Namun juga mengatakan kiranya pengambilan keputusan kebijakan impor terkait Uni Eropa, untuk terus diinformasikan,` kata Siti Nurbaya.
Kedua pihak menghargai kerja sama pengembangan Sistem VeriFkasi Legalitas Kayu (SVLK), skema pertama yang berjalan dalam kerangka EU Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT).
Skema tersebut akan diterapkan untuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang sedang disempurnakan dan akan disahkan dalam sebuah Perpres pada akhir 2018.
Terkait hal itu Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa menyarankan untuk mengintegrasikan ISPO dengan skema internasional Responsible Sustainable Palm Oil (RSPO). `Penerapan SVLK pada ISPO merupakan hal yang baik, karena EU mementingkan transparansi,` ujar Hautala.
Siti Nurbaya menjelaskan bahwa produksi kelapa sawit menjadi tumpuan hidup lebih dari 5,3 juta orang secara langsung dam 21 juta orang secara tidak langsung, 42% di antaranya adalah petani kecil. Bisnis ini juga telah menjadi sumber pendapatan bagi banyak pekerja di Eropa yang bekerja di industri hilir minyak sawit.
`Jika UE peduli dengan kelestarian lingkungan dan penghidupan masyarakat perdesaan, seruan kami adalah mendorong kerja sama antara Indonesia dan UE untuk meningkatkan legalitas dan industri sawit berkelanjutan,` kata Siti Nurbaya. ***