( Dono Boestami, Direktur Utama BPDPKS )
Negara Tak Subsidi Biodiesel
Diterbitkan Oleh : admin Terakhir diperbarui pada :Tue, 06/03/2018 0 Komentar

BADAN Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menegaskan tidak ada subsidi untuk biodiesel, yang ada justru penghematan APBN dan devisa negara.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami saat menjelaskan mengenai penyaluran insentif kepada produsen biodiesel. Menurutnya, negara tidak pernah memberikan subsidi biodiesel, namun yang ada adalah insentif yang berasal dari eksportir komoditas kelapa sawit sendiri.

“Insentif yang diberikan kepada pengusaha biodiesel itu bukan dari negara, melainkan dari dana yang dipungut dari perusahaan eksportir komoditas kelapa sawit,” ujar Dono dalam pertemuan dengan wartawan di kantor BPDPKS, Selasa (6/3/2018).

Dono menjelaskan, negara mengenakan pungutan kepada setiap perusahaan yang mengekspor komoditas sawit. Dana tersebut kemudian dikelola oleh BPDPKS dan digunakan untuk berbagai keperluan di industri sawit nasional, termasuk di antaranya untuk pengembangan biodiesel. Upaya pengembangan biodiesel itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan ketahanan energi nasional untuk menyelamatkan lingkungan dengan mendorong pengembangan energi terbarukan.

Dana dari pungutan itulah yang kemudian diberikan kembali kepada produsen biodiesel sebagai insentif. Tanpa Insentif, penyaluran biodiesel sulit dilakukan oleh perusahaan karena harga indeks pasar biodiesel lebih tinggi dibandingkan harga indeks pasar bahan bakar jenis solar saat ini.

Besarnya insentif yang diberikan tergantung besarnya jumlah biodiesel yang disalurkan. Besarnya jumlah yang disalurkan tergantung dari Kapasitas Produksi dari perusahaan tersebut. Semakin besar kapasitas produksi, semakin besar jumlah biodiesel yang dapat disalurkan.

Saat ini terdapat 19 perusahaan produsen Biodiesel yang menerima Insentif. Semua perusahaan yang memproduksi Biodiesel dan memenuhi syarat kualitas dapat menjadi penyalur Biodiesel. “Insentif Biodiesel adalah salah satu wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Sumber dananya bukan dari APBN, sehingga negara tidak mengeluarkan uang untuk insentif ini,” tegas Dono.

 

Hemat APBN

Dijelaskan pula, dengan adanya skema insentif ini, pemerintah tidak perlu mengeluarkan APBN Rp21 triliun dari 2015-2017 untuk implementasi kebijakan mandatori biodiesel. Selain itu, dengan adanya skema insentif ini, pemerintah juga menghemat devisa Negara hingga Rp14,83 Triliun per tahun karena tidak perlu impor Bahan Bakar Jenis Solar sekitar 3 juta KL. Penghematan dana ini bisa digunakan untuk perluasan berbagai macam program pemerintah, termasuk penanggulangan kemiskinan, jaminan pendidikan, dan kesehatan.

Selain penghematan, skema insentif juga terbukti mengurangi CO2 dan menjadi bagian dari komitmen COP 21 Paris untuk memenuhi target nasional pengurangan emisi sebesar 29 % (unconditional) dan 41 % (dengan dukungan internasional) pada tahun 2030. Tanpa penerapan kebijakan biodiesel ini, Indonesia sulit memenuhi komitmen tersebut.

Skema insentif ini juga dapat menaikkan taraf hidup petani sawit, karena adanya peningkatan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang mengikuti kenaikan harga CPO, mengingat 41% lahan perkebunan dikelola petani swadaya. Jika hasil produksi petani ini tidak diserap melalui program biodiesel ini maka harga TBS bisa turun dan mengurangi pendapatan petani.

Pemberian insentif untuk biodiesel ini sifatnya sementara, bahkan jika harga indeks pasar bahan bakar jenis solar naik dan menyamai harga indeks pasar biodiesel, maka tidak diperlukan lagi insentif. Pemberian insentif juga bisa dialihkan jika terdapat alternatif untuk menyerap hasil produksi CPO baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

Dengan adanya dana pungutan, para petani juga mendapatkan program peremajaan sawit rakyat yang berdampak pada peningkatan produktivitas, sumber daya petani, dan peningkatan kesejahteraan petani. ***

0 Komentar
Tinggalkan Komentar
  • Nama:
  • Email:
  • Komentar:
  • Keamanan: CAPTCHA code
     
Top
  • Ikuti pelayanan kami