Presiden Jokowi Resmikan Peremajaan Sawit Tahap III di Riau
PRESIDEN Joko Widodo meresmikan program peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit rakyat tahap ketiga di Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Rabu (9/5/2018). Peremajaan kali ini mencakup lahan seluas 15.000 Ha yang melibatkan 5.000 petani swadaya di Kabupaten Rokan Hilir. Peresmian oleh Presiden ini juga serentak untuk program peremajaan di Provinsi Riau yang mencakup lahan dengan luas 25.423 Ha.
PRESIDEN Joko Widodo meresmikan program peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit rakyat tahap ketiga di Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Rabu (9/5/2018). Peremajaan kali ini mencakup lahan seluas 15.000 Ha yang melibatkan 5.000 petani swadaya di Kabupaten Rokan Hilir.
Peresmian oleh Presiden ini juga serentak untuk program peremajaan di Provinsi Riau yang mencakup lahan dengan luas 25.423 Ha. Lahan sawit tersebut tersebar di delapan kabupaten yakni, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Bengkalis.
“Saya lihat pohon-pohon di sini sudah berumur 30 tahun. Mestinya memang ini sudah harus kita remajakan sejak dulu. Kita ini terlambat meremajakan, sehingga kalau kita bandingkan produksi sawit perusahaan swasta dengan yang dimiliki rakyat berbeda jauh, dua kali lipat,” ujar Jokowi di hadapan para petani sawit.
Sebelumnya, peremajaan tahap I telah dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada September 2017 pada lahan seluas 4.446 Ha dan tahap kedua di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada November 2017 untuk lahan seluas 9.109 Ha.
Program Peremajaan Sawit Rakyat merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Saat ini, di Indonesia terdapat 14,03 juta Ha lahan sawit dan 5,61 juta Ha di antaranya milik rakyat. Pohon sawit milik rakyat itu sebagian di antaranya sudah tergolong tua, yakni berusia lebih dari 20 tahun sehingga produktivitasnya rendah mencapai rata-rata 5 ton per Ha. Program replanting ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas hingga 10 ton per Ha.
`Inilah mengapa pemerintah melakukan peremajaan, dimulai dari pemilihan bibit yang baik. Tahun ini target peremajaan kelapa sawit di seluruh tanah air ada 185 ribu hektar,` tegas Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Peremajaan Sawit Rakyat ini sudah sangat mendesak karena sebagian besar kebun kelapa sawit rakyat telah berusia tua, sehingga produktivitasnya rendah. “Rendahnya produktivitas ini menyebabkan berkurangnya pendapatan dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani,” ujar Darmin.
Pembiayaan pelaksanaan program peremajaan ini menggunakan dana pungutan ekspor produk sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan alokasi sebesar Rp25 juta per Ha dikombinasikan dengan dana swadaya petani serta dapat dikombinasikan juga dengan dana perbankan atau sumber pendanaan lain yang dapat meringankan beban petani.
Program peremajaan sawit rakyat ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Yakni, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Peremajaan Sawit Rakyat ini sudah sangat mendesak karena sebagian besar kebun kelapa sawit rakyat telah berusia tua, sehingga produktivitasnya rendah. “Rendahnya produktivitas ini menyebabkan berkurangnya pendapatan dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani,” ujar Darmin.
Pembiayaan pelaksanaan program peremajaan ini menggunakan dana pungutan ekspor produk sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan alokasi sebesar Rp25 juta per Ha dikombinasikan dengan dana swadaya petani serta dapat dikombinasikan juga dengan dana perbankan atau sumber pendanaan lain yang dapat meringankan beban petani.
Program peremajaan sawit rakyat ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Yakni, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
