Vatikan Janji Bantu Indonesia Hadapi Ancaman Uni Eropa Terkait Sawit

VATIKAN akan membantu Indonesia dalam menghadapi ancaman Uni Eropa yang akan menghapus penggunaan biodiesel berbahan dasar kelapa sawit. Hal ini disampaikan Direktur Lembaga Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian Kardinal Peter Turkson kepada Tim Negosiasi RI dalam Pembatasan Produk Kelapa Sawit di kota Vatican, Rabu (25/4/2018).

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir dua jam, dibahas antara lain tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah bertambahnya jumlah orang yang dikategorikan miskin akibat pembatasan produk kelapa sawit oleh Uni Eropa.

“Kardinal Turkson menyampaikan bahwa Ia concern dengan nasib petani sawit dan jutaan orang yang kehidupannya bergantung pada industri kelapa sawit ini. Beliau secara khusus menyatakan apa yang akan terjadi jika mereka ini, yang sebagian besar Muslim, tidak mempunyai penghasilan lagi. Karena itu, Kardinal Turkson menggagas untuk mengadakan seminar yang membicarakan hal ini di Universitas Kepausan di Vatican bulan depan," ujar Menko Luhut yang bertindak sebagai ketua Tim Negosiasi.

Seminar akan mengundang unsur-unsur dari Uni Eropa, perusahaan multi-nasional pengguna produk kelapa sawit, petani rakyat khususnya dari Malaysia dan Indonesia serta lenbaga-lembaga keagamaan.

Menko Luhut mengusulkan untuk mengundang organisasi keagamaan terbesar seperti NU dan Muhammadiyah karena untuk Indonesia, yang dikhawatirkannya adalah tumbuhnya paham-paham radikal sebagai dampak dari kemiskinan. Menko Luhut juga menjelaskan kepada Kardinal Turkson tindakan yang telah dilakukan Indonesia dalam aspek lingkungan hidup.

Luhut memberi contoh mengenai pembersihan sungai Citarum yang sempat dicap sebagai sungai terkotor itu. Pembersihan itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, tetapi juga melibatkan ribuan personel TNI dan Polri. Kardinal Turkson mengapresiasi usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah lingkungan termasuk pencurian ikan dan kebakaran hutan.

Sebelum bertemu Kardinal Turkson, Menko Luhut mengikuti audiensi umum yang diadakan di St, Peter`s Square bersama ratusan umat lainnya. Menko Luhut mendapat kesempatan berjabat tangan dengan Paus Fransiskus dan menyampaikan undangan dari Presiden Joko Widodo agar Paus bersedia berkunjung ke Indonesia. “Saya tadi menyampaikan undangan dari Presiden kepada Yang Mulia Paus Fransiskus dan ia mengatakan bersedia," ungkap Luhut.

Bertemu Mitra Kolombia

Petang harinya, Luhut bersama Tim Negosiasi juga bertemu dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Perdesaan Kolombia, Juan Guillermo Zuluaga di KBRI di Den Haag. Pada kesempatan tersebut, Luhut mengundang Zuluaga untuk berpartispasi dalam seminar yang akan diselenggarakan di Vatican.

Kedua menteri bertukar informasi mengenai kebijakan dan tindakan yang sudah dilakukan serta rencana kerja bersama dalam menghadapi ancaman rencana penghapusan pembelian produk biodiesel berbahan dasar sawit oleh Uni Eropa. Menteri Zuluaga mengungkapkan bahwa Ia juga telah melakukan hal yang sama, bertemu dengan beberapa unsur Uni Eropa di Brussels dan sejumlah anggota Parlemen di Belanda.

Menko Luhut memberitahukan kepada Menteri Zuluaga bahwa PM Najib dari Malaysia juga bersedia melakukan hal yang sama. Kolombia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar keempat di dunia dengan produksi 1,28 juta ton per tahun.

“Bagi negara kami, rencana Uni Eropa ini cukup mengganggu, karena ada sekitar 5.000 hektar kelapa sawit di Kolombia yang dimiliki petani atau pengusaha kecil menengah. Saya melakukan hal yang sama dengan Anda. Kami melakukan berbagai pertemuan dan meluruskan pandangan-pandangan yang salah tentang kelapa sawit, seperti dampak kelapa sawit untuk kesehatan. Tuduhan itu sama sekali tidak berdasar," kata Menteri Zuluaga.

Bagi Kolombia, penghentian pembelian produk kelapa sawit akan meningkatkan jumlah pengangguran. Perkebunan kelapa sawit juga telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi mantan pemberontak Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sebagaimana disepakati dalam perjanjian dama antara pemerintah dengan FARC pada November 2016. *** (disarikan dari maritim.go.id)