Sawit Indonesia di Uni Eropa Pasca RED II

0
599

TIGA elemen pembuat kebijakan di Uni Eropa telah selesai bertemu membahas sebuah kebijakan penting menyangkut sawit. Disebut penting karena melalui kebijakan itulah masa depan produk kelapa sawit Indonesia di kawasan itu turut ditentukan.

Pun demikian, amat penting bagi Uni Eropa karena bagaimanapun kebijakan yang diambil harus memuaskan semua pihak. Itulah sebabnya pertemuan berlangsung alot bahkan baru berakhir pada subuh sekitar pukul 04.00.

Pertemuan itu membahas revisi agenda lingkungan yang disebut Arahan Energi Terbarukan II (Renewable Energy Directive/RED II). Salah satu poin pentingnya adalah Uni Eropa akan tetap menggunakan biofuel berbahan dasar sawit hingga 2030. Poin ini bisa dianggap meredakan kemarahan Indonesia, Malaysia, dan produsen sawit lainnya. Sebab, sebelumnya pelarangan itu ditetapkan pada 2021.

Keputusan revisi RED II pada dasarnya tidak hanya mengatur tentang minyak nabati berbasis sawit, tetapi juga dari basis lain seperti kedelai, biji rapa, dan bunga matahari. Dalam revisi RED II, diputuskan bahwa target penggunaan energi terbarukan sekurang-kurangnya 32 persen pada 2030 dari semula 27 persen. Target ini mungkin akan diperbesar setelah tinjauan pada 2023.

Di dalamnya diatur juga bahwa kontribusi dari beberapa kategori biofuel tertentu akan dibatasi pada tingkat konsumsi 2019. Yang dimaksud kategori biofuel tertentu adalah (bahan bakar cairan nabati atau bioliquid dan bahan bakar biomassa, khususnya yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung– indirect land-use change atau ILUC –dan dari tanaman pangan atau bahan baku yang mengalami ekspansi area produksi secara signifikan menjadi lahan dengan stok karbon tinggi.

Untuk mencapai sasaran energi terbarukan Uni Eropa, kontribusi dari biofuel tersebut akan dikurangi secara bertahap hingga tahun 2030.

Jangan Dibatasi bukan Ditunda

Dengan revisi RED II tersebut, biofuel Indonesia berbahan dasar sawit bisa tetap masuk ke pasar Uni Eropa minimal hingga 2030. Begitupun dengan produk kelapa sawit lainnya. Tentu saja ini cukup melegakan sebab Eropa merupakan pasar kedua terbesar bagi produk minyak sawit Indonesia. Namun, seharusnya Uni Eropa tidak membatasi sama sekali produk sawit dan benar-benar menghapus semua pelarangan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai seharusnya tidak ada pembatasan sama sekali terhadap produk kelapa sawit. Dengan penetapan hingga 2030, berarti pelarangan terhadap produk kelapa sawit hanya ditunda sampai 2030.

Meskipun aturan itu diberlakukan untuk produk minyak nabati lain, selama ini Uni Eropa mendiskriminasi kelapa sawit. Menurut Direktur Eksekutif Gapki Danang Girindrawardana minyak nabati yang lain seperti rapeseed oil atau minyak kedelai justru menggunakan lahan hutan 4-10 kali lebih besar daripada yang dipakai sawit, tetapi mereka tidak diperlakukan buruk seperti komoditas sawit

Itulah mengapa Gapki mendorong pembukaan pasar baru ketimbang menggantungkan diri pada Uni Eropa. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan memaksimalkan ekspor ke pasar non-tradisional seperti Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara Afrika.

“Saya tidak mau nasib petani dan pekerja sawit dipertaruhkan oleh kelakuan negara lain,” ujar Danang sebagaimana dikutip CNBC Indonesia, (19/6/2018).

Gapki mengakui kebijakan baru Uni Eropa itu tidak terlepas dari campur tangan pemerintah yang agresif menentang kebijakan pelarangan sawit. “Saya melihat pemerintahan saat ini telah penuh upaya melawan diskriminasi perdagangan dari EU terhadap sawit,” tegas Danang.

Master Parulian Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia ( APROBI) juga mengapresiasi langkah pemerintah. “Pertama, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden beserta jajaran kabinet untuk melakukan lobi dan menolak diskriminasi atas biofuel berbahan baku sawit di Eropa,” kata Tumanggor sebagimana dikutip Sawit.com.

Tumanggor menyebutkan Indonesia masih mempunyai waktu selama 12 tahun untuk menjalankan ekspor ke Eropa. “Dengan masa jeda selama 12 tahun ini cukup bagi kita untuk melakukan langkah perbaikan baik di hulu dan hilir dalam rangka menuju industri sawit yang sustainable,” ujarnya.

Berdasarkan data Gapki, sepanjang Januari-April 2018, volume ekspor minyak sawit (CPO) dan palm kernel oil (PKO) Indonesia ke Uni Eropa tercatat sebesar 1,58 juta ton atau 16,3% dari total ekspor yang mencapai 9,72 juta ton.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend sudah menjamin bahwa dengan revisi RED II, produk kelapa sawit Indonesia tetap bisa masuk ke Eropa. Namun, untuk sejak jauh hari pemerintah sudah meminta pengusaha untuk membuka pasar baru dan meningkatkan penggunaan biodiesel di dalam negeri.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyarankan, selain membuka pasar baru, peningkatan penggunaan biodiesel di dalam negeri bisa menjadi solusi untuk menyiasati pasar intetrnasional. Sebab, penggunaan biodisel memiliki dampak yang besar terhadap petani sawit. Sebab, sawit merupakan bahan baku untuk biodiesel sehingga ketika penggunaan biodiesel meningkat, secara otomatis harga sawit juga terjaga. Dalam hal ini, yang diuntungkan adalah petani sawit.

“Kita harus bisa mengkombinasikan, mencari pasar baru dan menaikkan penggunaan biodiesel dalam negeri,” kata Darmin beberapa waktu lalu.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga berpendapat sama. Mencari pasar baru seperti ke Pakistan dan Bangladesh merupakan langkah bijak menyikapi kondisi pasar saat ini. “Sekarang yang diperlukan adalah business matching,” ujar Enggar. ***

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis komentar Anda
Tulis nama anda disini