Promosi dan Diplomasi Sawit Berkelanjutan

Sawit Indonesia Untuk Dunia

Indonesia dikenal dunia sebagai penghasil sawit terbesar dengan total produksi mencapai 45% dari total produksi di dunia. Sebuah posisi yang tentunya membanggakan. Namun menjadi negara penghasil minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia ternyata tak menjamin Indonesia dengan mudah menjual produk CPO ke berbagai negara, terutama pasar Uni Eropa.

Posisi tawar atau bergaining position Indonesia di kancang global seringkali lemah bahkan seringkali menempatkan sawit dalam posisi tersudut. Ditambah Kampanye negatif yang dilancarkan beberapa negara kurang diimbangi dengan promosi untuk pengenalan produk CPO yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Namun Indonesia mencoba konsisten dengan diplomasi kelapa sawit yang fokus pada promosi investasi dan mempromosikan langkah pemerintah dalam menciptakan sustainable development.

Inilah yang selalu menjadi perhatian Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sehingga dirasakan perlu untuk membuka mata dunia mengenai sawit Indonesia.

Dari sisi diplomasi, konsep kepentingan nasional untuk mengidentifikasi kepentingan Indonesia selaku negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dan pengekspor terbesar ke Uni Eropa menjadi landasan dasar diplomasi. Dimana dalam menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia digunakan konsep diplomasi komersial dengan melihat aktivitas pemerintah dalam menjalankan misi diplomasinya

Upaya yang telah dilakukan Indonesia adalah aktivitas diplomasi komersial seperti promosi perdagangan, pencitraan, dan penyelesaian masalah. Semua itu dilakukan demi tercapainya kepentingan nasional Indonesia.

Dari awal menjabat, Presiden Jokowi menempatkan posisinya sebagai advokat sawit di hadapan negara lain.  Sebulan setelah dilantik menjadi Presiden RI, Jokowi mengusulkan minyak sawit masuk Development Goods termasuk empat komoditas lain karet, rotan, kertas, dan produk perikanan. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan para Pemimpin Ekonomi APEC di Beijing, Tiongkok, pada pertengahan  November 2014.

Dalam pandangan Presiden Jokowi, hampir 50% produksi minyak sawit berasal dari 4,7 juta petani di seluruh Indonesia. Fasilitasi perdagangan melalui APEC diharapkan membantu sawit untuk memaksimalkan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pembangunan pedesaan.

Hingga tahun 2018, sikap Presiden Joko Widodo tetap sama terhadap sawit. Di saat, Parlemen Uni Eropa mengusulkan penghentian konsumsi biodiesel berbasis sawit dari Indonesia. Jokowi berani meminta sejumlah kepala negara wilayah Eropa supaya hambatan perdagangan dihentikan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Uni Eropa menghentikan diskriminasi terhadap kelapa sawit. Kampanye hitam terhadap kelapa sawit dianggap merugikan, baik ekonomi maupun citra negara produsen sawit.

Menurut Jokowi, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya memberantas kemiskinan, mempersempit kesenjangan pembangunan, serta membangun ekonomi yang inklusif. Apalagi saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki petani kecil. **