Peraturan Tentang Pungutan dan Iuran Sawit

0
77

PUNGUTAN dan iuran terhadap pelaku usaha kelapa sawit merupakan pelaksanaan peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 18 Mei 2015 itu diterbitkan untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Disebutkan, dana pungutan bersumber dari pelaku usaha Perkebunan Kelapa Sawit, dana lembaga pembiayaan dan dana masyarakat serta dana lain yang sah. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini, dana yang bersumber dari pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit  meliputi pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya dan iuran.  Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud wajib dibayar oleh Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya, Pelaku usaha industru berbahan baku hasil Perkebunan Kelapa Sawit dan Eksportir atas komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya.

“Komoditas turunan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri Perindustrian,” demikian bunyi Pasal 3 Ayat (3) Perpres No. 61/2015 itu.

Perpres tersebut juga mengatur sanksi bila pelaku usaha kurang membayar pungutan. Pasal 3 Ayat (4) menyebutkan bahwa kekurangan pembayaran pungutas atas ekspor komoditas oleh pelaku usaha/eksportir dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. Besarnya pungutan dan denda ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan dibayarkan dalam mata uang rupiah.

Pembayaran pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dilakukan melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana (yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana) dalam bentuk tunai, berdasarkan hasil verfikasi oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan.

Sementara itu, terkait iuran, Perpres tersebut menyebutkan bahwa iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola dana dengan Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit untuk memupuk Dana bagi pengembangan Perkebukan Kelapa Sawit yang berkelanjutan.

Pasal 7 Ayat (2) dan (3) menyebutkan, Iuran hanya dikenakan kepada perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan tidak dikenakan kepada Pekebun Kelapa Sawit, yang diterapkan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pembayaran iuran dilakukan melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana, dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ***

TINGGALKAN KOMENTAR

Tulis komentar Anda
Tulis nama anda disini