Pengelolaan Dana

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dibentuk untuk mengelola dana perkebunan kelapa sawit agar industri sawit nasional bisa dikelola secara berkelanjutan melalui kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

ISPO adalah kebijakan Pemerintah Indonesia dengan tujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Sebagaiman disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, BPDPKS dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip hasil pemikiran pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi kelapa sawit Indonesia. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:

Pertama, BPDPKS mengelola dana pungutan kelapa sawit dari industri untuk industri.

Kedua, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) merupakan BLU yang bersifat fleksibel. Semua pengurus lembaga ini bisa berasal dari pihak swasta, kecuali posisi Direktur Keuangan harus dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketiga, BPDP merupakan Badan Pengelola Dana atau Fund Management Company, sehingga dana harus dikelola dengan menggunakan modern portfolio theory untuk menghasilkan return yang optimal.

Keempat, skema dari BPDP adalah dari sawit untuk sawit. Industri Sawit dikenakan pungutan ekspor untuk memberikan insentif kepada industri sawit sehingga terjadi permintaan tambahan untuk industri biodiesel domestik.

Kelima, BPDPKS dirancang untuk mendorong energi terbarukan yang berbasis kelapa sawit sehingga bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM).

Keenam, alokasi dari penggunaan dana BPDP bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan, serta ditentukan oleh Komite Pengarah yang terdiri dari beberapa menteri dan perwakilan dunia usaha.

Ketujuh, subsidi biodiesel merupakan prasyarat terbentuknya pasar biodiesel domestik. Tanpa adanya permintaan tambahan, harga sawit akan jatuh dan semua stakeholder akan terpengaruh.

Kedelapan, replanting atau peremajaan perkebunan kelapa sawit merupakan program penting untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit.

Kesembilan, pembiayaan riset, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), serta promosi merupakan program lain yang harus menjadi perhatian.

Kesepuluh,  program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah-swasta dalam membentuk dana stabilisasi untuk komoditas kelapa sawit yang berfokus pada fungsi substansi pembentukan, bukan pada bentuk badan, sesuai dengan semangat awal dan peraturan yang berlaku.

Dana Pungutan Ekspor

Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami menyampaikan lembaga yang dipimpinnya bertugas mengelola dana pungutan ekspor minyak sawit mental (crude palm oil/CPO). Pada 2016, dan pungutan ekspor CPO yang dikelola BPDPKS mencapai Rp11,7 triliun. Dari dana tersebut, sebagian diantaranya akan dikelola oleh manajer investasi.

Alokasi penggunaan dana tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Yakni, untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan perkebunan, pengadaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

Penggunaan dana tersebut juga termasuk untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. BPDPKS menetapkan prioritas penggunaan dana tersebut dengan memperhatikan program pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah. ***