( )
Peraturan Terkait Insentif Biodiesel
Diterbitkan Oleh : admin Terakhir diperbarui pada :Sat, 31/03/2018 0 Komentar

PENYALURAN dana insentif biodiesel oleh BPDPKS dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, yakni ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam ayat 1 Pasal 11 Perpres tersebut disebutkan bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit; penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit; promosi Perkebunan Kelapa Sawit; peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; dan sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam ayat 2 Pasal 11 Perpres tersebut disebutkan bahwa penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 17 bahwa penyediaan dan pemanfaatan biodiesel itu dilakukan berdasarkan prioritas yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Komite Pengarah dan Program Pemerintah.

Tujuan penyaluran dana untuk biodiesel tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 Perpres tersebut. Ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan biodiesel sebagaimana dimaksudkan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel pada jenis bahan bakar minyak tertentu. 

Ayat (2) menyebutkan dana tersebut diberikan kepada badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel, setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sesuai ayat (3), hasil verifikasi yang dimaksud menjadi dasar pembayaran selisih kurang pengadaan bahan bakar nabati jenis biodiesel oleh Badan Pengelola Dana.

Masih dalam Pasal 18 Perpres tersebut, ayat (4) menyebutkan bahwa perhitungan untuk pembayaran dana dilakukan paling lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali, berdasarkan harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar, dan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel pada bulan transaksi, dengan rerata kurs tengah Bank Indonesia.

Sedangkan pada ayat (5) Pasal 18, disebutkan bahwa badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel yang berhak mendapatkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a. mempunyai dokumen izin usaha niaga bahan bakar nabati jenis biodiesel yang masih berlaku;

b. mempunyai kontrak pengadaan biodiesel dengan badan usaha penyalur jenis bahan bakar minyak tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah;

c. menyampaikan laporan kegiatan produksi dan distribusi (domestik maupun ekspor) secara reguler, kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

d. memenuhi standard kualitas/spesifikasi bahan bakar nabati jenis biodiesel sesuai peraturan perundang-undangan; dan

e. telah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap volume bahan bakar nabati jenis biodiesel yang disalurkan.

Menurut ayat (6) Pasal 18, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. ***

0 Komentar
Tinggalkan Komentar
  • Nama:
  • Email:
  • Komentar:
  • Keamanan: CAPTCHA code
     
Top
  • Ikuti pelayanan kami